Kamis, 9 April 20

KPK Ingatkan Jokowi-JK Tak Angkat Politisi Busuk dalam Kabinet

KPK Ingatkan Jokowi-JK Tak Angkat Politisi Busuk dalam Kabinet

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla tidak mengangkat politikus busuk, birokrat bermasalah, atau pebisnis hitam sebagai pejabat untuk duduk di kabinetnya nanti. Sedianya menurut KPK kabinet yang profesional harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang teruji.

“Konkretnya, hindari pemilihan atau pengangkatan pejabat di pemerintahan Jokowi-JK, baik dari politisi-politisi busuk, birokrat bermasalah, dan bisnis yang gelap, itu jangan sampai masuk,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Jokowi-JK juga harus mengangkat pembantunya yang benar-benar memahami permasalahan, dan memiliki komitmen kuat untuk menjalankan agenda demokratisasi yang pro-rakyat. Jokowi-Kalla diminta pula untuk mempertimbangkan penilaian masyarakat sebelum memilih pembantunya nanti.

“Sebelumnya jika ada track record yang gelap dan masyarakat tidak diberi hak penilaian lebih dulu, kemudian ternyata menterinya bermasalah, nah itu kan bisa menimbulkan image (citra) yang kurang baik pada presiden terpilih,” kata Busyro.

Selanjutnya Busyro berharap pemerintahan Jokowi-Kalla bisa membangun kebijakan melalui legislasi yang pro-pemberantasan korupsi. Harapan tersebut didasari penilaian KPK bahwa selama ini korupsi cenderung dilakukan secara tersistem melalui legislasi.

“Dilakukan by design yang mendasarkan pada kewenangan undang-undang, di antaranya UU MD3, sebelum diputuskan MK, lalu tentang satuan tiga, itu kan produk undang-undang, pasal-pasal soal kewenangan ijon, pemekaran-pemekaran daerah yang tidak didasarkan studi antropologi, sosial budaya, yang melibatkan elemen masyarakat sipil,” papar Busyro.

Menurutnya hal pertama yang harus dilakukan pemerintahan baru adalah dengan mengkaji ulang politik legislasi yang ditempuh dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait agenda pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan.

“Semua parpol menyumbang di situ, termasuk PDI-P. Lalu ke mana review-nya, ya kembali ke semangat konstitusi dan kerakyatan,” ungkap Busyro.

Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Pasangan ini memperoleh suara 70.997.833 atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 atau 46,85 persen. (Has)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.