Sabtu, 23 Oktober 21

KPK Imbau Setnov Serahkan Diri

KPK Imbau Setnov Serahkan Diri
* Ketua DPR Setya Novanto (Setnov)

Jakarta, Obsessionnews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) atas kasus dugaan korupsi e-KTP, pada Rabu (15/11/2017) malam. KPK mengimbau kepada Setnov untuk kooperatif dan menyerahkan diri.

Berita tentang Setnov menjadi trending topic di mesin pencari Google. Pantauan Obsessionnews.com di Google Trends wilayah Indonesia pada Kamis (16/11) pukul 10.58 WIB berita ini ditelusuri lebih dari 50.000 kali.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan pernyataan tertulis mengenai imbauan agar Setnov (SN) menyerahkan diri, pada Kamis (16/11) dini hari pukul 00.41, KPK memberikan pernyataan resmi. Hal itu dikarenakan adanya kebutuhan untuk penyidikan dalam kasus tersebut. “KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN dalam dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik,” kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

KPK memilih menangkap Setnov dengan dasar Pasal 21 KUHAP, di mana di dalamnya terdapat syarat subyektif dan tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana. Namun, tim KPK yang mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar itu tidak mendapati yang bersangkutan. Tim KPK pun melakukan pencarian.

Meski begitu, KPK belum menyimpulkan Setnov melarikan diri di tengah upaya penangkapan tersebut. Nama Setnov juga belum dicantumkan dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron.

Jika Setnov tidak juga ditemukan, maka KPK baru akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan DPO atas Setnov. Sementara jika sudah menangkap Setnov, KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak.

Seperti diketahui, terbitnya surat perintah penangkapan terhadap Setnov ini dikarenakan Setnov selalu mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada e-KTP. Salah satu alasan dia mangkir adalah sedang melakukan uji materi terhadap Undang-Undang KPK. Setnov memilih berada di gedung DPR mengikuti rapat paripurna ketimbang menghadiri pemeriksaan perdana sebagai tersangka. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.