Selasa, 14 Juli 20

KPK Harus Umumkan Nama-nama Pejabat Raport Merah!

KPK Harus Umumkan Nama-nama Pejabat Raport Merah!

Jakarta – Saat memberi keterangan pers terkait status tersangka Budi Gunawan (BG) pada Selasa (13/1), Ketua KPK Abraham Samad secara tegas mengatakan bahwa BG mendapat stabilo merah dari KPK sebagai salah satu calon menteri yang diajukan oleh Presiden Jokowi.

Tentu perlu diacungi jempol atas keberanian dan putusan KPK terhadap BG tersebut. Namun memicu munculnya pertanyaan mengapa hanya BG yabg diperlakukan seperti itu? Mengapa figur-figur lain yang diberi stabilo merah dan kuning oleh KPK tidak diproses, dan justru prioritaskan BG?

“Padahal pihak KPK menyatakan bahwa jumlah yang kena stabilo merah puluhan orang. Belum lagi sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening gendut di mana pihak PPATK sudah sampaikan laporan itu ke KPK sejak tiga tahun lalu, namun tetap saja didiamkan,” ungkap Mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, kepada obsessionnews.com, Rabu (14/1/2015).

La Ode menilai dengan adanya kebijakan KPK tersebut akan menimbulkan beberapa kecurigaan yang bisa dirujukan negatif terhadap KPK. Pertama, KPK boleh jadi hanya akan matikan karakter dan karir BG, sementara yang lainnya cenderung dilindungi.

Kedua, lanjutnya, KPK akan dianggap sebagai instrumen kepentingan tertentu yang tidak senang dengan BG, yang boleh jadi bisa sebagai bagian dari persaingan di internal elite Polri dan atau juga dari kubu politisi yang berseberangan dengan Jokowi dan PDIP.

“Tepatnya, KPK sudah sangat jauh masuk atau tergiring oleh kepentingan politik praktis. Ini tentu sangat berbahaya bagi lembaga penegak hukum khususnya pemberantas korupsi di Indonesia,” tegas La Ode.

Dengan adanya kondisi tersebut, menurutnya, KPK harus segera melakukan: (1) Mengumumkan nama-nama figur yang masuk dalam daftar stabilo merah dan kuning, dan menyatakan agar segera menetapkan mereka sebagai tersangka menyusul BG, dan (2) Memastikan para kepala daerah pemilik rekening tambun untuk diproses secara hukum, ditingkatkan status hukumnya seperti BG.

Jika KPK terbatas SDM-nya, La Ode menyarankan, perlu segera melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Agung, apalagi memang Jaksa Agung M Prasetyo sudah membentuk tim khusus jaksa pemberantas korupsi. “Para pejabat politik yang sudah terindikasi korupsi juga harus segera diproses, agar negara ini bebas dari figur yang kotor,” harapnya. (Asm)

Related posts