Minggu, 25 Oktober 20

KPK Didesak Selidiki ‘Kejahatan Korporasi’ Lippo Group

KPK Didesak Selidiki ‘Kejahatan Korporasi’ Lippo Group

Jakarta, Obsessionnews.com – Para pengamat dan pakar hukum berharap banyak KPK melakukan pendalaman dan pengembangan adanya “kejahatan korporasi” Lippo Group. Hal ini dibahas dalam diskusi publik bertema “Kasus MEIKARTA Ujian Berat Bagi Independensi KPK” yang digelar Network For South East Asian Studies (NSEAS) bersama dengan Forum Solidaritas Alumni Universitas Indonesia (FSA UI) di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sebagai nara sumber diskusi adalah Ferry Mursyidan Baldan (mantan Menteri Agraria/kepala BPN), Deddy Mizwar (mantan Wagub Jabar), DR. Margarito Kamis (pakar Hukum Tata Negara), DR. Syahganda Nainggolan (Presidium KAKI), Muhammad Joni SH MH (Ketua Dewan Pembina Lembaga Perlindungan Konsumen Properti dan Keuangan (LPKPK), Chudry Sitompul SH MH (Pakar Hukum Pidana UI), Haris Rusly Moti (Presidium KAKI dan Petisi 28), 8. Ir. Ahmad Nur Hidayat. MM, (Pengamat Keuangan dan Perbankan), Amir Hamzah (Pengamat Kebijakan Publik), Elvan Gomes (Pengacara Senior), Muchtar Effendi Harahap (Peniliti Senior NSEAS).

Dibahas dalam diskusi bahwa Proyek Pembangunan Kota Meikarta di Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Lippo Group dan beberapa Korporasi lain terkait. Lippo Group adalah sebuah Pelaku Usaha Ekonomi Taipan besar di Indonesia, didirikan Mochtar Riady. Saat ini, Lippo Group dipimpin James Riady, anak Mochtar Riady. Pada 2016, perusahaan ini mulai merencanakan sebuah kota baru, yaitu Kota Meikarta. Diperkirakan akan selesai pada 2021.

Proyek Kota Meikarta milik Lippo Group ini mendapat kritikan dan kecaman dari berbagai pihak terutama masyarakat madani dan pemerintahan kecuali Rezim Jokowi. Beberapa kritikan dan kecaman atas persoalan Proyek Pembangunan Kota Meikarta dimaksud:

1. Lippo Group dinilai melanggar perizinan. Manajemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi dan penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhinya.

2. Pembangunan Proyek melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jabar Nomor 12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan. Proyek Meikarta ternyata sudah memasarkan fasilitas tanpa disertai rekomendasi dan izin dari Pemprov Jabar. Karena itu, Proyek Meikarta harus dihentikan hingga ada rekomendasi dan dinyatakan legal.

3. Pemprov Jabar menerbitkan Surat Penghentian Pembangunan Kota Meikarta, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov. Jabar. Surat meminta pihak Lippo menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik Proyek Kota Meikarta. Pembangunan belum bisa dilakukan sebelum semua izinnya terpenuhi. Tetapi, hingga kini Pihak Proyek mengabaikan Surat Pemprov Jabar tsb. Kegiatan konstruksi jalan terus !

4. Presiden Jokowi hingga kini diam dan tidak komen atas persoalan perizinan belum selesai tapi pembagunan dan pemasaran terus berjalan padahal banyak pihak mengkritisi dan mengecam.

5. KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) suap proyek Meikarta. KPK juga telah menetapkan sembilan tersangka, yaitu diduga sebagai pemberi Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP) serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Sedangkan diduga sebagai penerima yaitu Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Para tersangka dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama total Rp 13 miliar.

Setelah OTT KPK ini Meikarta kembali menjadi isu dan kecaman publik. Beberapa pengamat anti korupsi dan pakar hukum mendesak agar kasus suap perizinan ini dapat diduga tindak kejahatan Korporasi. Dugaan kejahatan korporasi tersebut termasuk Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama, Lippo Cikarang Tbk dan Lippo Karawaci Tbk. Sementara itu KPK telah memeriksa CEO Lippo Group James Riady sebagai saksi.

Para pengamat dan pakar hukum ini berharap banyak KPK melakukan pendalaman dan pengembangan adanya “kejahatan korporasi” Lippo Group.

6. Setelah OTT KPK terkait suap perizinan Proyek Meikarta, KPK menangani hukum Proyek Meikarta. Seharusnya Pemerintah Jokowi selaku pelaksana eksekutif melaksanakan kewajibannya dalam mengambil alih tanah Proyek Meikarta menjadi dikuasai negara dan memfungsikan kembali tanah tersebut sebagai fungsi sosial untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat , terutama masyarakat Kabupaten Bekasi. Tindakan tersebut sebetulnya tidak perlu menunggu proses pidana korupsi yang sedang berjalan. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.