Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk tim untuk menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri yang baru – baru semakin memanas.
Ketua Umum PPP versi Surabaya, Muhammad Romahurmuziy mengatakan Presiden kemarin sudah mengundang sejumlah tokoh masyarakat yang berasal dari ex pimpinan KPK dan Polri, juga tokoh-tokoh ormas masyarakat.
“Kita berikan keseempatan kepada tokoh-tokoh itu apabila memang kemudian presiden menunjuk mereka sebagai tim independen untuk bekerja biarlah kemudian mekanisme yang ada ini menengahi masalah ini,” ujar Romy di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Selain itu, Romy juga sudah menyampaikan seluruh kelompok masyarakat sebaiknya menghormati proses-proses yang tengah berjalan ini, sebagai sebuah proses hukum. “Sehingga kedua lembaga kita harapkan sama sama untuk menjaga diri,” katanya.
Dia menjelaskan, dengan cara klarifikasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK atau pimpinan Polri kepada masyarakat untuk memberikan statment kepada masyarakat mendinginkan suasana dan hubungan antar kedua lembaga itu.
“Saya melihat bahwa peluang ini masih ada, dan sangat terbuka, karena pada dasarnya semua memiliki yurisdiksinya,”ungkapnya.
Yang terpenting adalah, lanjut Romy, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, terutama hukum acara dan kemudian juga tidak ada peraturan yang mengatur masing-masingnya. “Baik peraturan kepolisian ataupun KPK yang di langgar oleh kedua lembaga,” katanya.
Romy juga mengatakan, keduanya harus memisahkan persoalan-persoalan pribadi pimpinan dengan persoalan konstitusional jangan sampai persoalan-persoalan pribadi yang menimpa pimpinan itu menjadi melekat kepada institusinya. “Sehingga kemudian menjadi miss leading (tidak sesuai) didalam melakukan advokasi terhadap lembaga-lembaga yang ada,” pungkasnya. (Pur)
