Sabtu, 23 Oktober 21

KPK Dalami Peran Muhaimin dalam Kasus Kemenakertrans

KPK Dalami Peran Muhaimin dalam Kasus Kemenakertrans
* Muhaimin Iskandar.

Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sedang mendalami keterlibatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan pemerasan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans), Kemenakertrans 2013.

“Ya harus adil, jujur dan benar ya, harus didalami pelan pelan,” ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/3/2016).

Dalam mengusut peran Muhaimin KPK membutuhkan data dan informasi tambahan untuk memperkuat putusan pengadilan Tipikor. Dimana pria yang akrab disapa Cak Imin itu disebut menerima uang senilai Rp 400 juta yang berasal dari pemotongan anggaran tahun 2013 serta uang pada penyedia barang dan jasa saat masih menjabat sebagai Menakertrans.

Saut sendiri belum dapat memastikan kapan pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Meskipun pada kesempatan sebelumnya, Muhaimin sudah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Saat itu namanya belum gamblang disebut dalam kasus ini.

“Memanggil orang kan harus hati hati, sabar ya,” pungkas Saut.

Untuk diketahui uang yang diterima Muhaimin berasal dari hasil pemerasan yang dilakukan Jamaluddien kepada para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berada di bawah lingkup Ditjen P2KTrans. Penerimaan uang oleh Cak lmin itu tercantum dalam analisis yuridis surat tuntutan Jamaluddien yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tindak PIdana Korupsi, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016.

Pada dakwaan pertama, Jamaluddien disebut mendapatkan uang sebesar Rp6.734.078.000. Jaksa menyebut sebagian dari uang itu diberikan pada beberapa pihak, termasuk Cak lmin. Selain Muhaimin, pada surat tuntutan Jamaluddien juga terdapat nama lain yang disangka turut menerima uang. Dia adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar, Charles Jones Mesang. Dia disebut menerima uang sejumlah Rp9.750.000.000 dari Jamaluddien.

Penerimaan uang Charles itu tercantum dalam dakwaan kedua Jamaluddien. Uang tersebut merupakan fee sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang diterima oleh Ditjen P2KTrans. Pada pemaparannya, Jaksa menyebut Jamaluddien pernah mendatangi Charles dengan tujuan agar DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Optimalisasi Tugas Pembantuan Khusus untuk Ditjen P2KTrans. Atas hal tersebut, Charles meminta fee sebesar 6,5 persen.

Jamaluddien lantas mengumpulkan uang tersebut dengan meminta setoran kepada para Kepala Daerah/Kepala Dinas calon penerima Tugas Pembantuan. “Diberikan secara bertahap kepada Charles Jones mesang melalui Achmad Said Hudri pada sekira bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2013 sejumlah Rp9,750 miliar yang ditukarkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat,” kata Jaksa.

Adapun Jamalludien dituntut tujuh tahun penjara denda Rp 400 juta subsider enam bulan penjara. Dia dinilai terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dugaan pemerasan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) dengan memerintahkan Achmad Said Huri dan Ahmad Syaifudin. Selain dituntut pidana penjara, dia juga diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 5.4 miliar. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.