Sabtu, 23 Oktober 21

KPK Bisa Ambil Alih Tangani Korupsi Dana Bansos Sumut

KPK Bisa Ambil Alih Tangani Korupsi Dana Bansos Sumut

Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk efektifitas penanganan kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014. Tak menutup kemungkinan, lembaga antirasuah itu mengambil alih penyelidikan kasus tersebut dari tangan Kejaksaan.

“Karena kalau dari perkaranya ini dimulai Kejati yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) maka (KPK) akan dikoordinasikan lebih lanjut,” ujar Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP di kantornya, Rabu (29/7/2015).

Menurut Johan, salah satu alasan KPK bisa mengambil alih penanganan perkara bansos Sumut, karena kasus tersebut ‘melahirkan terjadinya kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Medan (PTUN) yang telah menjerat delapan tersangka termasuk Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

“(Maka) kami sedang mengadakan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung apakah kasus Bansos itu bisa ditangani,” kata Johan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyo R Pramono mengatakan, pihaknya belum memutuskan apakah penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang ditanganinya akan dilimpahkan ke KPK atau tidak. Sebab, KPK telah menjaring pihak Pemprov yang disebut memiliki kuasa dalam gugatan ke PTUN Medan.

“Ya, nanti kita bicarakan dulu,” tutur Widyo usai bertemu pimpinan KPK.

Kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan bermula saat Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Agung terkait penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014.

Atas pemanggilan berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang dikeluarkan oleh dua lembaga penegak hukum tersebut, Fuad pun menyewa jasa kantor pengacara OC Kaligis untuk mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN yang berhak menilai apakah aparat sipil negara melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam putusannya pada 7 Juli 2015, majelis hakim yang terdiri dari ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dan anggota Amir Fauzi serta Dermawan Ginting memutuskan untuk mengabulkan gugatan Fuad. Namun pada 9 Juli 2015, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di PTUN Medan terhadap Tripeni cs dan anak buah OC Kaligis bernama Moch Yagari Bhastara Guntur alias Garry. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.