Senin, 20 September 21

KPK Berani Ajukan Kasasi Kasus Ilham, Kasus BG Melempem

KPK Berani Ajukan Kasasi Kasus Ilham, Kasus BG Melempem
* Hakim Tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati memimpin sidang putusan gugatan praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/5). Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sejak setahun lalu, yaitu pada 7 Mei 2014. Arief diduga melakukan praktik korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar tahun anggaran 2006-2012 Foto: Edwin B/Obsessionnews.
Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengalami kekalahan kedua kalinya setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Wali Kota Makasar Ilham Arief Sirajuddin pada Selasa (12/5/2015).Ilham ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012 pada 7 Mei 2014. ‎Pada saat itu, Ilham tengah mengakhiri masa jabatanya sebagai Wali Kota Makasar.Hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati memutuskan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Alasanya, KPK tidak mau menyerahkan dokumen yang asli untuk menguatkan bukti yang disidangkan di pengadilan. Sehingga dua bukti yang dimiliki KPK dianggap lemah.

Menanggapi putusan itu, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya tengah mempelajari salinan putusan dari pengadilan, guna mengatahui apa saja kiranya alat bukti yang masih kurang yang belum tersampaikan di persidangan. Bila dimungkinkan kata Johan, KPK akan segera mengeluarkan sprindik baru.

“Kalau ada yang kurang tapi kita punya buktinya, bisa saja kita mengeluarkan sprindik baru,” ujar Johan di KPK Selasa.

Dengan begitu, artinya KPK punya semangat melawan, membuktikan kembali bahwa penetapan tersangka terhadap Ilham sudah sesuai prosedur dan memenuhi dua alat bukti yang cukup. ‎Bahkan, kata Johan, bila KPK tidak jadi melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang, KPK kemungkinan akan mengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

‎”Selain itu kita juga bisa melakukan upaya hukum lain untuk mengajukan kasasi atau PK dalam waktu yang tidak lama,” jelasnya.

Hal ini jelas berbeda sikap KPK atas putusan praperadilan Ilham dengan ‎putusan praperadilan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan (BG). KPK menetapkan BG sebagai tersangka terkait kasus korupsi kepemilikan rekening gendut. Merasa tidak terima, BG kemudian mengajukan gugatan praperadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka BG oleh KPK tidak sah. Sarpin menganggap penetapan tersangka terhadap BG masuk dalam objek praperadilan. Padahal belum ada aturan hukum dari Mahkamah Konstitusi.

KPK kemudian berdalih ingin melanjutkan proses hukum BG. Namun nyatanya, kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Alasannya, KPK tidak punya kewenangan lagi untuk mengusut kasus BG. Kejagung lantas melimpahkan lagi berkas perkarannya ke Bareskrim Polri. Dan sampai saat ini kasus BG diam ditempat belum dilakukan gelar perkara.

Johan Budi memberikan keterangan kepada wartawan soal Eks Wali Kota Makassar menang di Praperadilan terkait dugaan melakukan korupsi dalam kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar tahun 2006-2012. Jakarta, Selasa (12/5). Foto: Edwin B/Obsessionnews.
Johan Budi memberikan keterangan kepada wartawan soal Eks Wali Kota Makassar menang di Praperadilan terkait dugaan melakukan korupsi dalam kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar tahun 2006-2012. Jakarta, Selasa (12/5). Foto: Edwin B/Obsessionnews.

Johan Budi beralasan lagi, KPK tidak mengajukan kasasi atau PK terhadap BG, karena menilai putusan praperadilan di pengadilan Jaksel memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, kilah Johan, putusan pengadilan antara BG dengan Ilham objek hukumnya berbeda.

“Ini dua hal yang berbeda, kalau untuk BG subyek hukumnya kita tidak punya kewenangan. ‎Sedangkan untuk kasus Ilham, itu soal barang bukti,” kilahnya pula.

Namun, kekalahan KPK dalam kasus BG pernah mendapat kritikan dari mantan Ketua MK Mahfud MD. Menurutnya, dengan dikabulkannya praperadilan BG ini membuktikan bahwa KPK masih terlihat lemah dan ceroboh sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Bila KPK yakin penetapan tersangka terhadap BG nawan sesuai prosedur dan mekanisme. KPK harusnya bisa membuktikan dua alat bukti yang cukup tentang kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh BG. Nyatanya kata Mahfud, KPK tidak bisa menghadirkan alat bukti tersebut di persidangan sehingga KPK kalah. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.