Sabtu, 16 Oktober 21

KP2KKN: Semua Calon Pilwakot Semarang Bermasalah

KP2KKN: Semua Calon Pilwakot Semarang Bermasalah
* ilustrasi. (ist)

Semarang, Obsessionnews – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng menilai tiga pasangan calon Pemilihan Walikota (Pilwakot) Semarang bermasalah dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Demikian pernyataan Koordinator monitoring kinerja APH KP2KKN, Eko Haryanto. “Semua calon Pilwakot Semarang bermasalah,” tegasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (8/8/2015).

Meski begitu, KP2KKN enggan merilis kasus yang pernah dilakukan oleh ketiga pasangan tersebut. Seperti diketahui, salah satu calon, Soemarmo yang diusung PKB dan PKS pernah menjalani 2,5 tahun penjara. Ia terjerat kasus suap RAPBD Kota Semarang tahun 2012 dan keluar penjara pada bulan September 2014 lalu.

Indikasi korupsi juga hinggap di calon Wakil Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dikenal Ita saat menjabat sebagai Direktur utama PT Sarana Putra Hulu Cepu (SPHC) milik BUMD. Meski indikasi hanya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011-2012, namun Eko menilai dalam LHP BPK tersebut masih belum terbukti. Artinya, indikasi dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ita masih berupa pelanggaran administratif.

“Itu kan masih berupa pelanggaran administratif dan belum terbukti unsur korupsinya,” terangnya lagi.

Eko menjelaskan, jika dalam LHP BPK maka seseorang belum bisa disebut sebagai koruptor. Sebab, audit investigasi belum dilakukan, baik dari BPK RI Perwakilan Jateng maupun BPKP. Apabila kedua lembaga audit tersebut tersebut telah mengeluarkan hasil adanya kerugian uang negara, maka bisa dikatakan seseorang sebagai koruptor lantaran telah terbukti.

“Kalau sudah ada hasil audit investigasi dari BPK dan BPKP yang menyebutkan kerugian negara, itu baru koruptor,” jelasnya.

Terpisah, Koordinator LSM Gempar Jateng, Widjajanto meminta APH harus proaktif dalam menyikapi segala bentuk dugaan korupsi menjelang pilkada. Tanpa adanya laporan dari masyarakat, APH seharusnya sudah bisa bergerak menelusuri rekam jejak para calon Pilwakot.

“Ada laporan atau tidak dari masyarakat, APH harus cepat bergerak. Calon Pilwakot harus dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar bersih dan tidak terindikasi korupsi,”ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta KPU agar teliti dan netral dalam melakukan proses verifikasi seluruh calon Pilkada. Hal itu dimaksudkan agar proses pengusutan calon kepala daerah terduga korupsi berlangsung adil tanpa intervensi.

“Jika ada dugaan korupsi pada calon Pilwakot, KPU juga harus proaktif konfirmasi ke institusi penegak hukum yang menangani. Baik di Kota Semarang maupun daerah di Jawa Tengah yang mengikuti Pilkada serentak,” pungkasnya. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.