Rabu, 20 Oktober 21

Kosgoro 1957 Kecewa pada Keputusan DPP Partai Golkar

Kosgoro 1957 Kecewa pada Keputusan DPP Partai Golkar
* Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto. (Foto: Twitter @sy_setyanovanto)

Surabaya, Obsessionnews.com – Usai ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka, muncul banyak kekecewaan dari seluruh kader Partai Golkar di daerah. Pasalnya pengurus DPP Partai Golkar tidak bisa membuat keputusan strategis untuk bisa menyelamatkan marwah partai. Justru sebaliknya DPP Partai Golkar memberi kesan membiarkan partai hancur.

Hal ini yang dirasakan seluruh kader Golkar yang tergabung dalam Kosgoro 1957 Jawa Timur. Keputusan rapat pleno DPP dianggap tidak tegas terhadap status Ketua Umum Setya Novanto, dan keputusan rekomendasi Pilgub Jawa Timur (Jatim) kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dituding tidak mendengarkan suara dari bawah.

Yusuf Husni, Ketua PDK Kosgoro 1957 Jawa Timur, mengaku sudah berkali-kali menyampaikan masukan secara resmi ke DPP Partai Golkar. Namun tak pernah direspons dengan baik. Sehingga Kosgoro1957 pun mengibarkan bendera setengah tiang dan baliho bertuliskan tiji tibeh, singkatan dari mati siji mati kabeh (jatuh satu jatuh semua, red).

“Mulai hari ini kita pasang pesan tiji tibeh itu dan bendera setengah tiang di jalan protokol seluruh Jawa Timur,” ucap Yusuf Husni penuh kecewa, Jumat (24/11/2017).

Diterangkan Yusuf, dalam kontestasi Pilgub Jatim ini, posisi Partai Golkar Jatim tidak menguntungkan secara politis. Karena tidak bisa mempertanggung jawabkan lima calon yang sudah mendaftar resmi. Seperti Saifullah Yusuf, Ridwan Hisjam, Istu Hari Bagio, Nurwiyatno dan Syafiin. DPP tiba-tiba memberikan rekomendasi kepada Khofifah-Emil Dardak yang tidak pernah mendaftar ke DPD Partai Golkar Jatim.

“Secara etika, mereka (Khofifah-Emil) mampir ke kantor Golkar Jatim saja tidak pernah, tapi kok tiba-tiba direkom,” ucap kesal Yusuf. “Mengusung Khofifah itu mencederai calon yang sudah daftar dan tidak ngewongke Golkar Jatim, menginjak kantor Golkar saja tidak pernah,” imbuhnya lagi.

Dijelaskan Yusuf, Kosgoro 1957 (K57) sudah pernah mencoba menjembatani masalah ini. Ketika menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Jatim sempat mengundang Khofifah sebagai pembicara di kantor DPD Golkar Jatim dengan surat resmi. Tetapi Khofifah tidak hadir dan tidak memberikan jawaban yang jelas.

“Berarti tidak membutuhkan Kosgoro. Jadi, disini Kosgoro memilih sikap tidak ada urusan dengan pilgub Jatim dan calon gubernur yang ditetapkan DPP Partai Golkar,” papar Yusuf yang dikenal memiliki ratusan ribu kader loyal Kosgoro di Jatim.

Akibat lain keputusan DPP itu, kata Yusuf, Lima calon yang sudah mendaftar ke DPD I bakal punya dampak politis bagi partai Golkar. Karena dari para pendaftar itu beberapa bulan terakhir ini telah kontribusi besar terhadap peningkatan popularitas dan elektabilitas Partai Golkar. “Karena para calon itu punya jaringan dan pendukung sendiri-sendiri, Golkar mendapat manfaatnya,” tambah Yusuf.

Tapi sayangnya, sampai hari ini, belum ada keputusan apapun terhadap para calon yang daftar itu. Ini terbukti banner baliho lima kandidat calon gubernur yang daftar itu masih terpasang di 38 kab kota. Sedangkan DPP dengan begitu enaknya merekomendasikan Khofifah-Emil dengan cara mekanisme yang baik dan santun.

“Sesuatu yang awalnya dilakukan dengan cara tidak baik, biasanya hasilnya juga tidak baik,” ingat wakil ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.

Dengan demkian, Kosgoro 1957, kata Yusuf, tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan DPP Partai Golkar terkait cagub yang diusung. Karena ini menyangkut pertanggung jawaban Partai Golkar kepada publik yang sudah diikuti lima orang pendaftar.

“Apalagi ada dua kader terbaik Kosgoro Ridwan Hisjam dan Estu Bagio yang ikut mendaftar resmi, sudah membantu popularitas Golkar, tapi tidak diperlakukan layaknya kandidat cagub,” pungkas Yusuf.

Setya Novanto Mundur

Sikap seruppa juga ditunjukkan Kosgoro 1957 terhadap keputusan Pleno DPP Partai Golkar soal status Setya Novanto yang kini sudah berada di dalam tahanan KPK. Kosgoro merasa prihatin dengan hasil rapat pleno yang menyesatkan dan cenderung melindungi orang yang bermasalah. Ini berarti Partai Golkar tidak patuh pada TAP MPR No 6-8/2001.

“Karena di situ jelas, pejabat negara yang menyangkut masalah hukum, apalagi sampai ditahan, harus mundur. dan ternyata hal ini tidak dilakukan sehingga persepsi publik terhadap Partai Golkar menjadi sangat negatif,” jelas Yusuf.

Solusinya, kata Yusuf yang dikenal sangat vocal ini, keputusan semena-mena soal pilgub Jatim akibat dari perilaku kebijakan politik DPP harus segera disikapi serius. Tidak ada kata lain harus ada perubahan yang mendasar dengan melaksanakan Munaslub dan Setya Novanto harus patuh terhadap ketentuan hukum yang sudah ditetapkan untuk mengundurkan diri.

“Apabila ini dilakukan Partai Golkar akan terselamatkan,” cetusnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.