Sabtu, 3 Desember 22

Korupsi yang Dibongkar KPK Baru 20 Persen

Korupsi yang Dibongkar KPK Baru 20 Persen

Obsessionnews.com – Ternyata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut fenomena korupsi di Indonesia bak gunung es. Masih lebih banyak kasus yang belum dibongkar.

“Tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar baru 20 persen saja,” kata Firli dalam sambutannya di Forum Penguatan Integritas Perguruan Tinggi, Hotel Alana, Sleman, DIY, Selasa (15/11/2022).

Menurut Firli, masih banyak potensi perilaku korup lainnya yang belum terendus. Mayoritas berjenis korupsi kecil atau petty coruption.

“Sedangkan 80 persen potensi perilaku korup lainnya tidak tampak atau belum diketahui. Kebanyakan yang tidak tampak ini adalah jenis korupsi kecil atau petty corruption dan berupa perilaku koruptif,” ujar Firli.

Firli mengatakan pendidikan antikorupsi menjadi fokus penting dalam menghasilkan sumber daya manusia berintegritas. Meski faktanya sekarang ini masih ditemui persoalan integritas pada sektor pendidikan.

Mengacu data pengaduan masyarakat KPK, dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi terdapat di sektor pengelolaan aset/BMN/RN, pengelolaan keuangan, penerimaan siswa, pemilihan rektor, gratifikasi, pengadaan yang meliputi fee proyek, pengaturan atau rekayasa pengadaan, penggelembungan atau mark up hingga konflik kepentingan.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menambahkan bahwa merupakan kewajiban KPK untuk mengingatkan PTN dan PTKN sebagai penyelenggara negara agar menjauhi praktik tindak pidana korupsi.

“KPK telah memfasilitasi forum ini untuk diskusi tentang perumusan Rencana Aksi penguatan integritas PTN dan PTKN. Forum ini juga diinisiasi para rektor guru besar dan akademisi yang diharapkan mewakili tujuan, untuk membangun budaya antikorupsi perguruan tinggi,” ujar Wawan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menambahkan, salah satu penghambat terbesar kemajuan Indonesia adalah tindakan korupsi.

KPK dinilai telah melakukan kapasitasnya dalam penegakan hukum. Kendati, menurutnya yang diperlukan saat ini bukan semata penanganan kasus saja.

“Kita juga harus menggencarkan upaya pencegahan agar tindak korupsi tidak terjadi. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila adalah salah satu yang harus kita dorong bersama khususnya di Perguruan Tinggi. Sebab, jenjang pendidikan yang paling dekat, bukan pintar secara akademik melainkan integritas dan ber-Pancasila,” ungkap Nadiem.

Sementara itu Indonesia Memanggil (IM57+) Institute mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengajukan uji materi terkait pasal ‘batas usia mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK’ ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menilai Ghufron memiliki standar ganda dalam menafsirkan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Praswad mengatakan Ghufron selalu berlindung di balik revisi UU KPK pada saat melakukan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK termasuk dirinya.

Menurutnya, Ghufron tidak pernah mendukung segala uji materi UU KPK untuk mencegah pemecatan, malah justru secara aktif mendukung pemecatan.

Namun, kata Praswad, ketika menyangkut kepentingan diri sendiri, Ghufron dengan gagah berani maju ke MK untuk merevisi UU KPK.

“Standar ganda dalam menafsirkan UU KPK,” ujar Praswad melalui keterangan tertulis, Selasa (15/11).

Mantan penyidik KPK yang sempat menangani kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 ini mengatakan langkah Ghufron tersebut hanya berorientasi pada keuntungan kepentingan pribadi.

“Nurul Ghufron tidak pernah meributkan revisi yang melemahkan institusi tersebut. Alih-alih Nurul Ghufron baru bersuara ketika ada kepentingan pribadinya yang terusik untuk maju kembali sebagai pimpinan KPK,” katanya.

“Bahkan, untuk menghindari persaingan, Nurul Ghufron hanya meminta perubahan minimal umur tetapi menambahkan klausul ‘pernah menjabat pimpinan KPK’ guna mengakomodasi kepentingan untuk maju tanpa menambah saingan,” ujar Praswad.

Praswad menilai Ghufron tidak konsisten. Pada 17 September 2019, Ghufron pernah menyatakan bahwa sebagai pimpinan KPK ia siap melaksanakan UU KPK hasil revisi. KPK, kata Ghufron, hanya pelaksana UU.

“Mengajukan perubahan UU KPK ke Mahkamah Konstitusi harusnya dilakukan demi berjalannya pemberantasan korupsi secara tegak lurus di Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi agar bisa mendaftar kembali sebagai pimpinan tahun depan,” katanya. (CNNIndonesia/Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.