Minggu, 29 Januari 23

Korupsi Masuk KUHP, KPK Terancam Tutup Usia

Korupsi Masuk KUHP, KPK Terancam Tutup Usia

Jakarta, Obsessionnews – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menegaskan, masuknya delik tindak pidana korupsi ke dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan menyebabkan korupsi menjadi sebagai pidana umum biasa.

Tidak hanya itu, menurut dia, masuknya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke dalam UU KUHP maka akan mengubah segala kewenangan KPK pada khususnya. Sehingga KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut pada kasus korupsi seperti yang dilakukan selama ini. Maka ia khawatir ke depan lembaga antirasuah itu tidak akan diperlukan lagi.

“Jadi, ada reduksi kewenangan yang dimiliki KPK. Jadi sebelum dibicarakan dengan pemerintah, kita minta dulu agar bisa diselesaikan karena ‘front gate’ (gerbang depan) KPK adalah di proses penyelidikan,” ujar Indriyanto dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Jumpa pers itu dilakukan usai pertemuan bersama antara pimpinan KPK dengan pihak dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana dan dua Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi Sapto Pribowo turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Indriyanto meminta pemerintah mendiskusikan secara intensif mengenai rencana tersebut. Pemerintah, kata dia, harus mempertimbangkan juga dampak masuknya delik korupsi dan pencucian uang ke dalam rancangan KUHP. KPK sendiri sudah melayangkan surat kepada Pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM tentang permohonan itu.

“Dampaknya akan luas sekali kalau tidak diselesaikan terlebih dulu karena ini menyangkut segala kewenangan pemeriksaan tipikor oleh KPK,” ungkap Indriyanto.

Menurut dia, apabila Tipikor masuk dalam ranah tindak pidana umum (Tipidum), secara doktrin maupun praktis maka tak akan jadi ranah Kejaksaan Pidana Khusus (Jampidsus) dan juga KPK. Oleh karena itu, Indriyanto menilai masuknya delik korupsi ke rancangan KUHP akan melemahkan KPK.

“Kenapa muncul kekhawatiran pelemahan? Kalau sampai delik tindak pidana korupsi (Tipikor) masuk dalam rancangan KUHP, yang terjadi adalah maka delik tipikor tak lagi tindak pidana khusus,” tegasnya.

Saat ini pemerintah sebagai inisiator RUU masih menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari DPR. “Tapi kita proaktif setelah pimpinan KPK berkirim surat pada saya beberapa waktu lalu. Saya mau jemput bola untuk mendengar masukan langsung dari stakeholder,” kata Widodo.

Sebelumnya, keberlanjutan pembahasan RUU KUHP kembali menjadi pembicaraan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan para mitra kerja. Pada Rapat Kerja Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR pada 7 September 2015, Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan Komisi III untuk memperhatikan masukan terkait delik korupsi yang dimasukkan dalam RUU KUHP. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.