Sabtu, 1 Oktober 22

Korupsi di Bengkulu Tempo Dulu

Korupsi di Bengkulu Tempo Dulu
* Para pejabat kolonial merayakan ulang tahun Ratu Belanda di Muara Aman, Lebong Donok, Bengkulu, 31 Agustus 1927. (Foto: Tropenmuseum)

Kisah masa lalu praktik korupsi kalangan elite di Bengkulu. Kasus Gubernur Ridwan Mukti bagaikan pucuk yang akarnya telah tertanam jauh ke masa silam.

 

Kurang dari sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) menangkap tangan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya terkait suap proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penangkapan tersebut KPK berhasil menyita uang Rp 1 milyar sebagai persekot dari total 4,7 miliar uang yang dijanjikan oleh pemenang proyek.

Tak hanya kali ini, perkara korupsi pun pernah terjadi di Bengkulu pada masa yang lalu. Korupsi yang menggejala di tengah-tengah kehidupan elite Bengkulu saat itu menurut sejarawan Agus Setiyanto dalam bukunya, Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19, disebabkan, “gaya hidup yang lebih mengutamakan status,” sehingga mengarah kepada “kehidupan yang boros karena mengeluarkan uang lebih banyak daripada pendapatannya sendiri,” tulis Agus.

Praktik penyelewengan keuangan juga merebak di kalangan pegawai pemerintah kolonial Inggris.

Pada awal abad ke-19, Bengkulu adalah karesidenan yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada saat itu pemerintah Inggris di Benggala, India, sebagai pusat kekuasaan tempat Bengkulu menginduk, sudah memberikan perhatian khusus kepada pola pengelolaan keuangan residensi Bengkulu. Agus menulis, “Sistem manajemen Residensi yang tidak efisien tersebut ternyata membawa efek semakin tingginya tingkat korupsi dan kolusi di antara amtenar (pegawai pemerintah kolonial-Red.) dan kepala pribumi, baik dalam perdagangan maupun dalam peradatan.”

Berdasarkan catatan William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra, Bengkulu telah dikenal lama sebagai penghasil lada. Penjajahan Inggris atas Bengkulu kemudian mengupayakan penanaman lada dan kopi secara besar-besaran yang melibatkan pemerintah dan pemuka masyarakat setempat untuk mengumpulkan hasil panen lada dari para petani.

Kendati pemerintah kolonial Inggris melakukan pengawasan ketat, dalam praktiknya, menurut Agus, “terjadi korupsi dan kolusi di antara para amtenar, para pengusaha dan para kepala pribumi.” Mengutip catatan J. Kathirithamby-Wells dalam A Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Southwest Sumatra (1685-1824), Agus menulis praktik penyelewengan itu terjadi dalam bentuk penimbangan palsu, pembayaran yang kurang tepat dan pemberlakuan harga komoditi yang sangat rendah untuk kemudian dijual dalam harga yang lebih tinggi.

Walhasil praktik koruptif dan pemerasan tersebut tak hanya merugikan pemerintah Inggris, lebih-lebih para petani. “Para petani kebun semakin terjerat oleh hukum perdagangan yang tidak jelas baik dilakukan oleh para amtenar maupun oleh para kepala pribumi yang cenderung korup,” tulis Agus. (Sumber: historia.id)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.