Jakarta – Menjelang 10 Desember 2014 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) nasional di Jogjakarta. Namun, hal ini menjadi pertanyaan membingungkan bagi kalangan pejuang HAM. Di satu sisi Jokowi memperingati HAM tapi di sisi lain malah dia akan melakukan hukuman mati pada 5 orang yang sudah ditetapkan terkait kasus narkoba.
“Apakah ini mendukung HAM atau menolak penegakan HAM,” ujar Haris Azhar, Koordianator Komisi Orang Hilang dan Anti Kekerasan (KontraS) pada Obsessionnews.com, Sabtu (5/12/2014).
Terkait persoalan ini, menurutnya, ada tanda-tanda ketidakberpihakan pemerintah saat ini terhadap perjuangan HAM. Diantaranya, lanjut Haris, era ini mendorong pemerintahannya akan melakukan eksekusi terhadap terpidana vonis mati.
Yang kedua, Menkopohukam-nya membuat pernyataaan bahwa persoalan masa lalu tidak perlu diselesaikan dan dilupakan begitu saja. Yang ketiga, Jaksa Agung menolak menindaklanjutinya dengan mengatakan bahwa belum mendapat arahan dari Presiden Jokowi bahwa berkas-berkas penyelidikan itu belum prioritas.
Yang keempat, Polycartrus di bebaskan. “Dari empat hal ini sebenarnya kami mempertanyakan komitmen dan paradigma pemberitaan hari ini tentang hak asasi manusia,” tegas Koordinator KontraS.
Pada bagian lain, ia pun menyatakan, pihaknya belum melihat agenda-agenda resmi tentang reforma agraria. “Menurut saya. lima indikator ini dimana pemerintah hari ini, justru tidak akan lebih baik dari pemerintahan SBY. Baru dua bulan saja sudah melakukan pengingkaran terhadap janji-janjinya dia di saat kampanye,” ungkap Haris.
“Ternyata kalau menurut saya kesimpulannya sementara ini, Jokowi lebih menarik sebagai capres dibandingkan ketika menjadi presiden. Pada masa capres sepertinya dia pro HAM, tapi sekarang pada saat jadi presiden, kita ini ditipu,” tandas Aktivis KontraS.
Terkait akan segera dilakukannya hukuman mati terhadap penjahat narkoba, menurut Haris, KontraS menganggap bahwa penjahat-penjahat itu harus dihukum kalau memang terbukti dengan proses peradilan yang baik. “Dihukum saja yang berat tapi jangan dihukum mati, seperti dihukum seumur hidup tapi dihilangkan saja haknya untuk mendapatkan remisi,” tuturnya.
Mengenai pembebasan bersyarat Polycarpus, Haris mengingatkan bahwa kasus Munir belum selesai sehingga Polycarpun jangan dilepas. “Itu mengganggu keadilan yang harus didapat si Susi, istrinya Munir,” paparnya.
Kalau menurut laporan tim pencari fakta kasus Munir, jelasnya, kasus Munir ini melibatkan banyak pihak seperti Garuda, BIN, Angkasa Pura. “Orang-orang yang menyuruh memerintahkan mengotak-atik peristiwa ini belum dihukum seperti Hendropriyono,” ungkapnya.
“Kan selama wawancara dengan Hendropriyono mengakui dia bertanggung jawab yang seperti ini dan kasusnya belum dibawa dalam proses hukum malah Polycarpusnya dibebaskan tidak ada keseimbangan dalam hukum berarti,” tandasnya.
Kepentingan Politik dan Ekonomi
KontraS memastikan ada kepentingan politik dan ekonomi di belakang Polycarpus pasti ada penjahat di belakangnya yang berusaha membebaskan. “Kalau kerugian secara perdata sudah ada gugatan ke Garuda, tapi juga yang imaterilnya kan gimana membawa pelakunya supaya dihukum itu yang sulit di negara ini yang tak kunjung belum dilakukan sampai hari ini, malah pelaku lapangan dibebaskan,” ungkap Haris.
Ia menegaskan, persoalan kasus HAM bukan persoalan kurang data atau alat bukti, melainkan kurang kemauan dan keberanian untuk berhadapan pada orang-orang yang ada di belakang Polycarpus yang telah mengeksekusi Munir.
“Jadi, prespektifnya menyelamatkan negara terus, menyelamatkan rezimnya terus, sementara masyarakat yang jadi korban tidak menjadi perhatian. Kalau dua bulan terakhir ini sudah begini keadaannya Haris mempastikan nanti di sisa kepemimpinannya akan ada banyak pelanggaran HAM lagi, dan akan tutup mata seperti kasus mahasiswa demo yang ditembak polisi sampai mati dan Jokowi cuma bilang itu urusan polisi,” paparnya.
Menurut Haris, ada dua kemungkinan hal ini bisa terjadi. “Satu memang dia tidak peduli dengan HAM, yang kedua dia tidak mengerti, dan kemudian dipengaruhi oleh orang-orang anti HAM juga,” bebernya.
“Dia juga menurut kami bukan siapa-siapa, demokrasi yang kita coba bangun sejak 1989 yang dipertahankan hari ini yang dimana dia tidak pernah di tahu pada zaman saat itu. Saya akui dalam kapasitas tertentu dia oke namun dalam kejelasan politiknya penuh pertanyaan juga,” ungkapnya pula.
“Dengan melihat kondisi ini karena kita ini korban ya kita tetap jalankan gerakan ada ada seperti kamisan tetap, advokasi , tekanan dengan menempu mekanisme-mekanisme yang tersedia, kampanye kepada masyarakat, menjelaskan kepada pemerintah meskipun susah sekarang yang dimana menghubungi pemerintah Jokowi ini lebih susah sekarang dibandingkan jamannya SBY. Saya nggak ngerti orang banyak yang anti HAM malah dia akan memperingati HAM dan saya tidak tahu HAM seperti apa yang beliau maksud,” tambahnya. (Asm)
