Senin, 30 November 20

Konsepsi Presiden, Kritik Hatta, dan Reaksi Aidit

Konsepsi Presiden, Kritik Hatta, dan Reaksi Aidit
* Lukman Hakiem. (Foto: dok. pribadi)

Oleh: Lukman Hakiem, Peminat Sejarah,  dan Sekretaris Majelis Pakar PP Parmusi

 

PEMILIHAN UMUM 1955 yang diselenggarakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) adalah pemilu paling demokratis dan paling bebas sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Dibandingkan dengan pemilu di masa reformasi pun, Pemilu 1955 masih jauh lebih demokratis.

Dari segi peserta, Pemilu 1955 tidak membatasi. Siapa saja boleh menjadi peserta. Partai politik,  boleh. Organisasi kemasyarakatan, boleh. Gabungan organisasi, boleh. Bahkan perseorangan pun boleh menjadi peserta pemilu.

Pemilu 1955 punya 15 daerah pemilihan (dapil), tetapi tidak semua peserta pemilu  harus ikut di semua dapil. Saat itu dapil adalah wilayah provinsi.

Ada peserta yang ikut di semua dapil, ada yang ikut di 13 dapil, bahkan ada yang ikut hanya di satu dapil saja.

Selaku perancang Undang-undang Pemilihan Umum di masa Kabinet Wilopo-Prawoto, Menteri Dalam Negeri Mr. Mohamad Roem mengatakan: “Pikiran kita waktu itu adalah hak asasi. Tidak saja partai-partai, perorangan juga berhak ikut dalam pemilihan umum. Adapun banyaknya partai-partai, itu juga hak asasi. Tiap-tiap orang boleh mendirikan partai. Melarang hal itu berarti melanggar hak asasi.”

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2 3 4 5 6

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.