Minggu, 26 September 21

Konflik OSO dan MK Soal Larangan Senator dari Parpol

Konflik OSO dan MK Soal Larangan Senator dari Parpol
* Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO). (Foto: Twitter ‏@DPDRI)

Jakarta, Obsessionnews.com – Aturan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali diuji materinya di Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutus permohonan pengujian undang-undang (judicial review) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada 23 Juli lalu. Putusan MK tersebut berdampak pada larangan pencalonan anggota DPD dari unsur pengurus parpol. Jadi, DPD tidak boleh diisi lagi oleh pengurus parpol.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) salah seorang yang merasa paling dirugikan dengan adanya putusan tersebut. Pasalnya posisinya untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD terancam gagal karena OSO saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. DPD sejak awal dibentuk memang diperuntukkan untuk calon perorangan bukan dari parpol.

Karena tidak terima dengan putusan itu, OSO sampai menyebut ucapan goblok kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK). OSO bahkan menganggap MK telah melecehkan Undang-undang terkait putusannya yang tak memperbolehkan pengurus partai maju menjadi senator. Ucapan itu dianggap salah alamat. OSO justru dinilai tidak paham UU.

“Iya kita juga malah bingung, pelecehan UU mana yang dimaksud pak OSO, karena menguji UU itu kewenangan MK, bahwa kemudian UU Pemilu itu diuji kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan semacam itu, itu berada dalam koridor kewenangan Mahkamah Konstitusi,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono, saat dihubungi, Rabu (1/8/2018) malam.

Fajar mengatakan MK telah memutus perkara sesuai aturan yang berlaku. Namun dia mengaku bahwa putusan itu tak akan menyenangkan semua pihak.

“Pertimbangan-pertimbangannya sudah jelas dalam putusan itu. Nah kita pahami bahwa putusan MK itu tidak biasa membuat semua orang happy, ada yang kecewa, ada yang puas, ada yang menganggap adil, ada yang mengangap tidak adil, itu sebetulnya biasa, tapi yang kami pahami putusan Mahkamah Konstitusi ya demikian adanya, berdasarkan kewenangan itu MK berwenang menguji UU, melalui putusannya MK menjawab permohonan pemohon, dan putusan MK berlaku final dan binding,” ujarnya.

Dia menyebut OSO merupakan salah satu orang yang kecewa terhadap putusan MK itu. Kendati demikian, dia juga mengatakan banyak pihak yang merasa gembira sebab DPD akan bersih dari kepentingan politik para pengurus parpol.

“Ya itu MK memahami sebagai ungkapan ya, mungkin kekecewaan terhadap putusan MK, ya sekali lagi mungkin yang kecewa yang marah pak OSO, tapi yang senang yang gembira, yang puas dengan putusan MK itu banyak. Rakyat misalnya sudah memahami putusan MK adalah melakukan purifikasi terhadap keberadaan DPD, membersihkan DPD dari kepentingan-kepentingan politik, karena tidak dijabat oleh pengurus partai politik, tentu kabar gembira terutama bagi rakyat daerah,” sebutnya.

OSO sebelumnya memberikan tanggapan soal somasi yang diajukan MK terkait ucapan ‘MK itu goblok’. OSO mengatakan mudah saja baginya untuk meminta maaf namun dia justru mempertanyakan langkah MK terkait putusan yang tak memperbolehkan pengurus partai maju menjadi senator.

“Jadi kan sudah dijawab, kan saya sudah kena somasi. Somasinya suruh minta maaf. Ya, saya sih mau aja minta maaf, cuma minta maaf apa sih susahnya? Tapi mana yang lebih berat, goblok atau pelecehan undang-undang? Itu saja,” kata OSO di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8).

MK telah mengajukan surat somasi kepada OSO tetkait ucapannya yang menyebut hakim MK goblok, dan tidak transparan. MK memandang OSO telah melecehkan dan merendahkan wibawa MK, bukan hanya pada kelembagaan tapi juga hakim serta seluruh jajarannya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.