Sabtu, 8 Oktober 22

Konflik “KPK vs Polri” Kebodohan Bangsa Bunuh Diri Sendiri?

Konflik “KPK vs Polri” Kebodohan Bangsa Bunuh Diri Sendiri?

Konflik “KPK vs Polri” Kebodohan Bangsa Bunuh Diri Sendiri?

KISRUH perseteruan antara pihak Polri vs KPK terus berlanjut, para koruptor dan manipulator bersuka ria sambil ketawa terkekeh. Ibaratnya, diantara bangsa-bangsa di dunia mungkin hanya bangsa kita ini yang sekarang sedang sibuk “membunuh” dirinya sendiri.

Soal ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh pihak Bareskrim Polri menyusul ditetapkannya Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) oleh KPK, ada yang bilang bahwa hal ini sebenarnya soal permusuhan klasik antara Megawati dan SBY. Di satu sisi, Mega dengan PDI-P nya yang berkuasa sekarang mau menyingkirkan orang-orangnya SBY. Di lain pihak, katanya SBY ingin tetap mempertahankan sisa-sisa kekuatannya.

Setelah SBY gagal menggunakan KMP (Koalisi Merah Putih) untuk merecoki Mega dan Jokowi, katanya pula, sekarang SBY menggunakan aktivis dan orang-orangnya untuk bermanuver alatnya adalah KPK dan Polri. Namun, ingat! Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK itu adalah tetap manusia biasa. Dia tidak kebal hukum. Pandangan publik saat ini benar-benar sudah keblinger. Betapa tidak, publik berkat provokasi pihak-piahk tertentu telah menganggap bahwa KPK adalah segala-galanya.

Publik yang terprovokasi menganggap KPK sebagai lembaga penegak hukum satu-satunya di negeri ini. Publik yang terprovokasi menganggap Kepolisian RI (Polri) ataupun Kejaksaan bukan lagi sebagai lembaga penegak hukum di negeri ini. Lihat saja, begitu person KPK dinyatakan sebagai tersangka, muncul demo, muncul unjukrasa, muncul dukungan dari sana sini. Padahal, yang dinyatakan sebagai tersangka bukanlah KPK sebagai institusi, melainkan adalah BW sebagai person mantan pengacara yang kini jadi wakil ketua KPK. Apalagi, dosa dan kesalahan person terjadi ketika yang bersangkutan belum menjadi person KPK.

Pertanyaannya adalah apakah daengan telah menjadi pimpinan KPK setiap orang yang bersalah hapus dengan sendirinya, semua kesalahan mereka ketika menjadi person KPK? Jika asumsi tersebut terpatri di hati masyarakat, tentu saja sangat berbahaya. Sebab, bisa jadi KPK akan menjadi sebuah lembaga pencucian bersih orang-orang yang berdosa. Padahal, KPK adalah lembaga adhoc. Suatu lembaga yang bersifat sementara. Dan untuk menjadi pimpinan KPK tidak disyaratkan harus “malaikat” yang selalu jujur dan benat.

Dan mustinya frame seperti inilah yang harus ada dalam pikiran kita. Bahwa pimpinan KPK adalah manusia biasa yang bisa saja salah dan berdosa. Karena itu sangatlah bijak bila masalah dugaan kesalahan person KPK diserahkan kepada hukum. Biarlah hukum yang memberi jurisdiksi apakah person KPK benar-benar bersalah atau persangkaan yang dituduhkan hanya rekayasa untuk balas dendam. Jadi intinya publik harus bijak dalam menyikapi persoalan dan tidak terbawa arus yang menyesatkan. Sebab, person KPK adalah manusia biasa. Jalankan saja proses hukum sampai menemui kebenaran yang hakiki. Janganlah kita berpikir bahwa person KPK adalah dewa yang tidak boleh salah!

Namun sebaliknya, komisioner KPK dipilih melalui proses yang panjang dan hati-hati serta melibatkan banyak pihak. Soal BW dituduh memberi kesaksian  palsu dalam sidang segketa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada Kotawaringin Barat 2010, jika benar ada masalah sebelum terpilih seharusnya mereka ajukan di awal proses. Dan juga ternyata tuduhan tersebut sudah pernah muncul tetapi pihak polisi waktu itu tidak memproses lanjut.

Begitu pula tim seleksi calon pimpinan KPK seperti DPR, Presiden dan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut, juga seharusnya bekerja yang benar kaerna dibayar dengan uang rakyat. Lalu bagaimana dengan otoritas lembaga-lembaga tersebut dan uji publik yang telah dilakukan, seperti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) oleh Komisi III DPR RI? Apakah itus emua omong kosong? Bubarkan saja DPR!

Kini, BW dinilai telah menunjukkan sikap ksatria dan taat azas dengan mengajukan surat pengunduran dirinya dari jabatan di KPK. Yang namanya ksatria tidak melulu harus polisi atau tentara. Tapi kedua institusi itu dididik dan digaji oleh rakyat untuk jadi ksatria. Maka jika ada yang tidak ksatria di antara mereka, ya keterlaluan.

Solusi untuk menyelesaikan benang kusut konflik “KPK vs Polri” sekarang ini tinggal menunggu ketegasan Presiden Jokowi selaku Kepala Negara bukan sebagai “Petugas Partyai”. Sebab, banyak penumpang “gelap” yang membonceng dalam kasus perseteruan yang “tidak jelas” ini dan belum diungkap secara terbuka siapa dalangnya dan siapa operator lapangannya? Bangsa ini sekarang sedang menunjukkan “kebodohan”-nya. Mau diadu domba sendiri yang pada akhirnya “membunuh” diri sendiri. (Asma Nur Kaida, Wartawan Obsession News)

Related posts