Sabtu, 25 September 21

Konflik Keraton Solo Bisa Diselesaikan Pemerintah

Konflik Keraton Solo Bisa Diselesaikan Pemerintah

Jakarta, Obsessionnews – Konflik berkepanjangan kepemimpinan Keraton Kasunanan Surakarta (Solo) dinilai akibat tidak adanya pemahaman tentang sejarah. Berbagai upaya untuk penyelesaian konflik pun berlarut-larut.

Istri Akbar Tanjung, Krisnina Maharani alias Nina Akbar Tanjung, memaparkan sejarah Kasunanan Surakarta melalui buku karyanya yang berjudul “KERATON KASUNANAN, Kisah Kebangsaan dari Solo”.

Wanita asli Solo ini menjelaskan hal tersebut berdasarkan hasil studi sejarahnya, Menurut Nina, Pemerintah pada dasarnya berhak dan berwenang turut campur urusan Keraton. Namun hal itu tidak pernah terjadi sehingga rekonsiliasi keluarga Keraton Surakarta tak pernah terwujud.

“Hal ini dikarenakan minimnya pemahaman sejarah, yang semestinya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai penyelesaian konflik suksesi keraton,” ungkap Nina dalam rilisnya saat peluncuran bukunya beberapa waktu lalu, di Museum Sejarah, Jakarta.

buku nina

Peluncuran dikemas menarik dalam format acara Wisata Kota Tua dan penayangan book trailer. Hadir Ketua DPR RI Setya Novanto, Ketua DPD RI Irman Gusman, Mendikbud Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota DPR Titiek Soeharto, serta Pimpinan Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan kebudayaan pariwisata HM Ridwan Hisjam.

Hadir juga mantan Mendikbud Wardiman Djojonegoro, Sejarahwan Peter Carey, Prof Salim Said, kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, dan para pegiat kebudayaan. Buku tersebut diluncurkan dengan memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional sekaligus memperingati ulang tahun ke-15 Yayasan Warna Warni Indonesia yang Nina dirikan dan ia sebagai ketua.

Nina AT

Lebih lanjut, dalam bukunya Nina memaparkan, setelah Pakubuwana XII wafat, atau selama sebelas tahun, konflik Keraton Kasunanan seakan memang tidak berujung. Masing-masing pihak melakukan klaim terhadap kepemimpinan keraton. Hal itu berdampak pada pengelolaan bangunan keraton sebagai cagar budaya yang bermuatan pendidikan sejarah sekaligus pariwisata.

Bagi Nina, konflik yang terjadi semestinya tidak dipandang sebagai urusan internal keluarga keraton. Sebab, dalam sejarahnya, suksesi kepemimpinan keraton selalu ditentukan penguasa.

Pada masa pra-Indonesia, penguasa adalah pemerintah kolonial Belanda, yang aturan tertulisnya dapat ditemukan dalam buku Troonsopvolging in het rijk van Soerakarta (1851). Sedangkan sekarang, penguasanya adalah pemerintah Republik Indonesia.

Dalam konteks itu, pemerintah Republik Indonesia adalah pihak yang berkewajiban mengurus Keraton. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Surakarta dan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010.

Karena itu, melalui buku yang datanya ia kumpulkan dari sumber-sumber di Indonesia maupun Belanda, Nina berpendapat bahwa perselisihan kepemimpinan dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta dapat diakhiri dengan berpijak pada sejarah keraton. (Ali)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.