Selasa, 1 Desember 20

Komunikasi Buntu, MPA Komitmen Selamatkan ASITA Lewat Munaslub

Komunikasi Buntu, MPA Komitmen Selamatkan ASITA Lewat Munaslub
* Deklarator MPA tengah konferensi pers terkait penyelamatan ASITA (Foto : Humas)

Jakarta, Obsessionnews.com – Kegaduhan internal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) kian memanas dan belum menemui titik terang. Kisruh yang terjadi salah satunya dipicu oleh perselisihan antara Ketua Umum, Nunung Rusmiati dan Kepengurusan DPP ASITA periode 2019-2024 lainnya.

Untuk menjembatani dan mencari solusi dari kisruh tersebut, Majelis Penyelamat Asita (MPA) akan gelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Senin pekan depan (26/10/2020 di Hotel Atria Serpong. Ophan Lamara sebagai Deklarator mengatakan terbentuknya MPA ini sebagai gerakan moral atas kebuntuan komunikasi yang terjadi di internal.

“Munasus atau Munaslub ini bisa menjadi jawaban dan titik terang atas kisruh yang terjadi selama satu tahun belakangan ini antara MPA dengan Pimpinan Rusmiati dengan pendirian akta baru ASITA 2016. Dan ini sebagai bentuk perlawanan moral terhadap kesewenang-wenangan, kediktatoran, tindakan liar yang dilakukan oleh Ketua dan orang-orang DPP,” ungkap Ophan dalam konferensi persnya kepada awak media, Sabtu (24/10/2020).

Ophan mengimbau kepada seluruh anggota ASITA untuk ikut ambil bagian dalam sejarah ASITA yang sudah ada sejak tahun 1971. Dijelaskannya bahwa ASITA didirikan pada 07 Januari 1971 dan dibuatkan akta pendirian No 17 tanggal 15 Maret 1975 di hadapan notaris Raden Soeratman dan selanjutnya telah didaftarkan dan diregister di PN Jakpus pada 11 Februari 1982. O

Nunung Rusmiati ditengarai terlibat dalam pembuatan akte pendirian ASITA  2016 dan menghilangkan nama-nama pendiri ASITA kemudian diubah menjadi Asnawi bahar dan pengurusnya Rusmiati. Atas apa yang dilakukannya itu dinilai sebagai bentuk penyimpangan yang sangat di luar nalar.

“Dan anggota tidak pernah mengamanahkan kepada pimpinan 2016 -2019 dimana Nunung Rusmiati sebagai Sekjennya untuk melahirkan akte pendirian baru. Kalau prosesnya saja sudah salah kenapa itu harus diakui,” paparnya

Ditegaskan Ophan bahwa dalam pendirian akta baru ASITA tidak ada kepentingan industri pariwisata, tetapi malah seperti yayasan sosial, ada panti jompo dan lainnya. Pihaknya pun siap mengkomparasi antara akta tahun 1971 dengan pendirian akta ASITA 2016. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas DPP patut dipertanyakan.

Dalam Munaslub tahun lalu anggota telah mengamanahkan pada saat voting kedua calon Ketua Umum yang terpilih untuk mampu membuat LPJ ASITA dalam tempo sesingkat- singkatnya.

“Alhasil hingga sampai saat ini mereka belum mampu mempertanggungjawabkan LPJ DPP 2015-2019. Malah mereka mempropagandakan kepada anggota untuk membenarkan dan seolah-olah tidak masalah dengan keuangan tersebut,” tandasnya.

Menurutnya setiap anggota DPD dalam kepengurusan ASITA rutin membayar iuran. Sebagai contoh DPD DKI Jakarta saja bayar iuran Rp312 tiap tahunnya. Bahkan ada DPD yang membayar iuran hingga Rp400 juta lebih. “Semakin gede anggota DPD semakin besar setorannya. Tapi uang ini habis tanpa ada pertanggung jawaban,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya MPA juga telah Majelis Penyelamat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) melaporkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asita periode 2019-2024 Nunung Rusmiati ke pihak Polda Metro Jaya, pada 16 Maret 2020 dengan Nomor : LP/ 1762 / III / YAN.25/2020/SPKT PMJ.

Tak sampai disitu,  Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DKI Jakarta dan DPD ASITA Bali juga resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Oktober 2020. (Has)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.