Jakarta – Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Sutarman masih menjadi menjadi pro kontra di publik. Pasalnya, terhadap keputusan Presiden tersebut ada yang mendukung dan ada juga yang menolak.
Mereka yang menolak disebabkan karena Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan juga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilakukan penelusuran rekam jejaknya.
Jokowi sendiri menganggap usulan dan rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tentang nama-nama calon Kapolri sudah cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih calon Kapolri terbaik. Hal itu sesuai dengan pernyataan Komisioner Kompolnas, Edisaputra Hasibuan.
Menurutnya, pemilihan Kapolri memang sudah menjadi kewenangan Presiden, dan sudah diatur dalam Undang-Undang. Dan ia menilai Jokowi pasti sudah memiliki pertimbangan sendiri untuk memilih Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Ia sendiri juga menilai Gunawan merupakan salah satu calon yang terbaik.
“Kami yakin, Presiden (Jokowi) memiliki alasan kenapa Budi Gunawan yang dipilih dari lima calon Kapolri itu,” kata Edi, saat dihubungi wartawan, Minggu (11/01/15).
Kemudian secara terpisah Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) bidang Hubungan Lembaga, Iradat Ismail, juga menilai keputusan Jokowi dalam memilih Gunawan sudah tepat. Menurutnya, prestasi dan rekam jejak Gunawan selama bekerja sebagai Polisi sudah cukup membuktikan bahwa dia sudah memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup.
“Karena sesuai dengan jejak rekaman Budi Gunawan dalam beberapa kali memimpin jabatan di kepolisian, baik itu sebagai Kapolda di Jambi Dan di Bali dan terkahir di Pusdiklat Polri banyak memberikan terobosan-terobosan yang memang ini harus menjadi brand Kepolisian Republik Indonesia,” kata Iradat, saat dijumpai di kawasan, Cemapaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/15).
Iradat meminta, Komisi III DPR memberikan dukungan secara politik. Sebab setelah ini Gunawan harus mengikuti tes uji kelayakan dan kepatuhan di DPR, untuk bisa memastikan dirinya adalah Kapolri yang baru.“Harapan kita Komisi III DPR memberikan dukungang politik. Sebab bersama Jokowi dan Kapolri baru ini bisa membawa perubahan baru terutama di dalam lingkaran institusi Kepolisian Republik Indonesia,” jelasnya. (Abn)
