ilustrasi (ist)
Rapiudin
Jakarta– Pro dan kontra mewarnai kebijakan pemerintah menggulirkan program kompensasi seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ada yang mendukung, tapi tak sedikit juga mengkritik.
Jauh-jauh hari pemerintahan SBY-Boediono sudah menyiapkan sejumlah kebijakan yang meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diluncurkan untuk 15,5 juta penduduk miskin guna mendapatkan kompensasi, seperti beras untuk rakyat miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM), dan bantuan langsung sementara masyarakat.
Seperti diungkapkan Menko Kesra Agung Laksono, KPS yang berlaku hingga 2014 ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penggunaan KPS juga dimaksudkan agar dana kompensasi bernilai triliunan itu tepat sasaran.
Karena itu, KPS dilengkapi berkode khusus dan di belakang kartu menunjukan identitas lengkap beserta nama kepala keluarga, nama istri dan nama anggota keluarga lainya. Ini menunjukan KPS tidak bisa dipindah tangankan
Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) atau sekitar 60 juta jiwa akan mendapatkan KPS.
Untuk anggaran BSLM, pemerintah menggelontorkan dana sebanyak Rp 12,009 triliun. Anggaran tersebut untuk kebutuhan bantuan tunai Rp 150 ribu untuk 15.530.897 orang, selama lima bulan, dengan anggaran Rp 11,64 triliun.
Sementara, untuk safeguarding sebanyak Rp 361 miliar, yang akan digunakan untuk imbal jasa PT Pos dua tahap, Rp 279,5 miliar. Selanjutnya, pencetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp 70,4 miliar. Dan, operasional koordinasi, pengendalian dan pengamanan distribusi bantuan sebanyak Rp 10,980 miliar.
Dukungan atas program ini datang dari partai pendukung pemerintah, salah satunya Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini menilai kebijakan itu untuk menekan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Golkar sepakat kalau BLSM diberikan. Kalau tidak diberikan akan bertambah miskin sekitar empat juta orang,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6) lalu.
“Kalau pemerintah menargetkan jumlah orang miskin pada tahun 2013 sebanyak 10,5 juta orang, akan bertambah menjadi 14,5 juta orang miskin,” tambahnya.
Menurutnya, dampak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi terhadap kelangsungan hidup warga kurang mampu harus ditahan dengan memberikan bantuan langsung berupa BLSM dan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin.
Namun, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) justru punya pandangan berbeda. Menurut Direktur Indef Enny Sri Hartati, masyarakat tidak memerlukan dana kompensasi sebagai imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.
Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa mengalihkan dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut ke program lain seperti dana kredit usaha rakyat (KUR) yang justru lebih produktif. Sebab, pemberian karena pemberian dana ini tidak akan hilang karena bersifat pinjaman.
Setali tiga uang, secara pribadi, Gubernur DKI Joko Widodo juga menyebut dana kompensasi kenaikan BBM lebih tepat jika diberikan untuk usaha produktif rakyat, seperti usaha-usaha rumah tangga.
Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani punya usul agar program untuk masyarakat tidak berupa BSLM tetapi dengan program pro desa. Bantuan langsung kepada masyarakat desa lebih konkret karena menyentuh masyarakat miskin.
Setiap kebijakan selalu melahirkan risiko, diterima atau ditolak. Pemerintah tentu punya kewajiban melindungi rakyatnya dari dampak kenaikan harga BBM, yakni mencegah bertambahnya rakyat miskin. Tetapi, program yang dibuat juga harus memikirkan implikasi buat rakyat. Bagaimana sebuah program bisa mendidik rakyat untuk mandiri dan tidak bersifat instan. Sejatinya, pendapat mengenai kompensasi ini sangat banyak dan berbeda, tapi tujuannya tetap sama: untuk rakyat!
