Kamis, 13 Agustus 20

Komite Pencegahan Korupsi

Komite Pencegahan Korupsi

Oleh: Tsamara Amany Alatas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia

 

Pemprov DKI membentuk Komite Pencegahan Korupsi DKI atau Komite PK, sebagai bagian dari kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Gubernur DKI Anies Baswedan merekrut orang pilihan. Kita tahu dan kenal reputasi Pak Bambang Wdijoyanto, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 – 2015. Pak Bambanglah yang menjabat ketua Komite PK DKI. Lainnya Nursyahbani Katjasungkana dan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, serta Tatak Ujiyati, Peneliti Ahli Tata Pemerintahan jadi anggota komite ini.

Sesuai namanya, Komite PK ini kelak akan bekerja untuk pencegahan korupsi serta integritas aparatur sipil pemerintah daerah.

Good governance!

Saya setuju dengan semangat dan niat Pemprov DKI untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Seirama dengan itu juga, Juru Bicara KPK Febridiansyah pun memberi tanggapan positif.

Tapi, kita juga membaca perkembangan tanggapan berbeda yang mengiringi terbentuknya Komite PK DKI.

Salah satunya suara yang mempertanyakan keberadaan Inspektorat Daerah. Sejatinya inspektorat inilah yang punya eksistensi untuk mengawasi gerak-gerik serta kebijakan tiap pemerintah daerah sampai pada pemakaian anggaran. Inspektorat daerah adalah instrumen audit internal pemerintah daerah.

Namun sayangnya, keberadaan inspektorat ini juga masih kurang berbunyi. Sebenarnya Pak Anies bisa melakukan penguatan terhadap inspektorat dibanding membentuk komite baru.

Tapi karena kini Komite PK sudah terlanjur terbentuk, kita berharap Komite PK, tajam dalam melakukan tugasnya. Sekalipun Komite PK juga tak jauh beda tugasnya dengan inspektorat. Kurang lebih sama.

Sepekan setelah pembentukan Komite PK DKI, saya terus memantau dan terus berharap soal tranparansi kinerja Pemprov DKI terutama tentang pemakaian anggaran dan pelaksanaan rapat-rapat seperti Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Publik juga harus diberi ruang untuk berperan dalam mengawasi Pemprov DKI. E-Budgeting merupakan sistem yang konkrit untuk itu.

Masih ingat ribut-ribut soal anggaran renovasi kolam di Balaikota yang muncul dengan nilai jumbo Rp 625 juta?

Semua itu berkat E-Budgeting.

Cara lainnya yang juga dekat dengan warga adalah penayangan video rapat perencanaan kerja di ruang-ruang rapat di Balaikota.

Kita pun masih ingat, penanyangan video rapat Pemprov DKI nyaris dianulir sebelum akirnya tetap diputuskan untuk terus diunggah ke laman youtube.

Jika terjadi sesuatu yang di luar harapan atau ketika pemakaian anggaran terasa ganjil dan tercium bau tak sedap, maka saya lebih cenderung mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidikinya hingga tuntas.

Sebagai warga DKI, saya masih berharap besar pada KPK yang memang sesuai undang-undang merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Independesi serta ketajaman KPK dalam membongkar kasus korupsi tak perlu diragukan lagi.

Sumber: Facebook

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.