Surabaya, Obsessionnews – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan kunjungan kerja ke Surabaya, tepatnya di Wisma Barbara ex-lokalisasi Dolly untuk meninjau hasil kerajinan dan handycraft dan rapat kunjungan kerja dengan Walikota Surabaya terkait dengan Pengawasan UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan di kantor Walikota Surabaya.
Dalam kunjungan hari pertama Minggu (21/6), Komite II DPD RI meninjau bekas lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yang sekarang sudah diubah menjadi sentra kerajinan. Di sana, Komite II DPD RI mendengarkan aspirasi warga akibat penutupan yang dilakukan tahun lalu.
Gatot Subiantoro Humas Ikatan Dai Areal Lokalisasi MUI Jatim menegaskan bahwa warga terdampak semangat untuk mengikuti pelatihan. Tetapi, sampai saat ini yang disayangkan adalah baru sedikit bantuan dari pemerintah pusat.
“Selain itu kami kesulitan mencari pasar, kami berharap instansi terkait memberikan perhatian lebih tidak hanya di Dolly, namun juga beberapa lokalisasi di Jatim yang sudah tutup. Mereka khususnya mantan PSK atau warga terdampak membutuhkan pelatihan untuk memulai hidup yang baru terkait dengan kondisi perekonomian mereka”, ujarnya.
Menanggapi aspirasi warga dari ex-lokalisasi tersebut Wakil Ketua Komite II Ahmad Nawardi akan menindaklanjuti persoalan ini dengan memanggil kementerian terkait yang diharapkan dapat memberikan bantuan, bisa berupa modal, pelatihan hingga pemasaran. “Terlebih lagi, hingga saat ini terdapat beberapa lokalisasi lain untuk wilayah Jawa Timur yang ditutup pemda setempat, hal ini tentu mempengaruhi kondisi mereka saat ini”, tegasnya.
Pada hari berikutnya, Selasa (22/6) Komite II DPD RI mengadakan rapat di kantor Walikota Surabaya yang sebelumnya didahului dengan sidak pasar terkait melonjaknya harga kebutuhan pokok dan barang penting menjelang Ramadan dan Lebaran di pasar Pucang Anom dan Pacar Keling bersama Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyampaikan bahwa ia sangat terkesan dengan Surabaya yang tidak sampai mengalami lonjakan harga yang berlebihan. Harga bahan di pasar masih cenderung stabil. “Kami sangat terkesan karena harga di sini stabil. Yang lebih mengagumkan adalah Surabaya tidak memiliki TPID. Jadi pengendali inflasi melekat di setiap dinas-dinas yang ada Surabaya. Sehingga setiap SKPD dan juga walikota bisa langsung memantau kalau kalau ada barang bahan pokok yang naik”, tegasnya.
Pada kesempatan tersebut Parlindungan Purba mempersilahkan Bu Risma, sapaan Walikota Surabaya tersebut, mengutarakan permasalah yang terjadi di Surabaya. Risma menegaskan terdapat beberapa poin permasalahan daerah yang dibawahinya tersebut.
“Kami yang dibawah ini terkadang dibuat bingung dengan kementerian punya aturan masing-masing. Tak jarang antar aturan itu saling bertentangan. Ini yang membuat kami tidak berani untuk melangkah, contohnya untuk masalah bea cukai rokok, Surabaya tidak bisa memproses masalah ini lebih dari dua tahun karena peraturan yang bertentangan dari atas”, ujarnya.
Selain itu masalah debit air yang turun di Kali Brantas, jika tidak diatasi Surabaya akan mengalami krisis air dalam dua tahun mendatang. Hal ini sesungguhnya merupakan kewenangan Jasa Tirta selaku pengelola dan pemerintah.
Masalah lain adalah masalah gas, jika Surabaya memakai sumber gas yang tersedia di alam maka akan menghemat biaya produksi sekitar 30 persen dan akan membantu warga untuk keseluruhannya.
Kemudian, kebijakan pemerintah pusat yang ingin membuat Jalan Lingkar Luar Timur dan Jalan Lingkar Luar Barat yang akan dijadikan jalan tol berbayar oleh pemerintah pusat. “Padahal dari pemkot Surabaya sendiri sudah menyiapkan konsep jalan ini tidak akan berbayar dan gratis digunakan oleh warga Surabaya, semoga pemerintah pusat tidak terfokus untuk masalah kekuasaan, karena itu untuk kita sendiri,” tegasnya.
Komite II DPD juga berkesempatan mengunjungi taman Sakura bekas Tempat Pembuangan Akhir di Keputih yang telah dirombak 5 hektar dari total keseluruhan 60 hektar. “Taman kota ini akan segera dibangun, didalamnya nantinya juga akan dibangun Sentra PKL dan lainnya, semoga segera terealisasi dengan cepat”, ujar Risma. (Asma)
