Obsessionnews.com – Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dan ketergantungan pemenuhan komoditas dari daerah lain. Selain itu Komisi XI DPR juga meminta pemda meningkatkan keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditas dari hasil produksi lokal.
Baca juga:
DPR RI Setujui Pagu Anggaran Sementara Kemenparekraf Tahun 2023 Rp3,3 Triliun
Tiga Tuntutan Buruh Lakukan Aksi Demo di Depan Gedung DPR
Anggota Komisi IV DPR Minta Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBM Segera Dicabut
Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati ketika mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR dalam rangka mendengar upaya pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022). Anis mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jambi dan berharap semua yang dirumuskan tidak hanya sekadar tulisan, tapi dijalankan dengan penuh komitmen sehingga apa yang dikawatirkan bisa diatasi dengan baik.
“Saya apresiasi apa yang dilakukan terutama kekompakan dan solidaritas dari seluruh unsur yang ada di provinsi Jambi untuk mengatasi inflasi ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT Jambi mampu mengatasi inflasi ini,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (13/9), dalam kesempatan itu Anis mengatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Jambi didominasi oleh sektor pertanian yang menyumbang 27,2 persen. Artinya sektor ini harus digarap serius apalagi inflasinya terkait pangan .
“Saya rasa menjadi catatan sendiri untuk bisa diberikan perhatian yang lebih besar dari pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Anis.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I ini menyampaikan, merujuk kepada laporan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, bahwa hingga 31 Agustus 2022 realisasi belanja Kementerian/Lembaga untuk Provinsi Jambi baru mencapai 51,33 persen.
“Jadi Kementerian Keuangan harus mendorong Kementreian dan Lembaga untuk memperbaiki belanjanya untuk Provinsi Jambi,” terangnya.
Selanjutnya Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti pertumbuhan ekonomi Jambi ditopang oleh konsumsi rumah tangga mencapai 43,4 persen, tetapi belanja pemerintah masih 22,2 persen. Artinya belanja pemerintah daerah Jambi belum cukup memadai untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana diketahui, Jambi mengalami tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 8,55 persen. Disusul oleh Provinsi Sumbar tingkat Inflasi 8,01 persen, Provinsi Bangka Belitung inflasi sebesar 7,77 Persen, Provinsi Riau inflasi sebesar 7,04 persen, diperingkat ke Lima ada di Provinsi Aceh inflasi sebesar 6,97 persen. (red/arh)
