Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pihak berwenang mengusut logo partai politik (parpol) yang muncul dalam soal ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) siswa SD di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Undang-undang jelas mengatur wilayah sekolah harus steril dari kampanye politik,” ujarnya Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2018).
Fikri mempertanyakan apa maksud pembuat soal meletakkan logo parpol ke dalam soal ujian siswa SD. “Jelas itu bukan pendidikan politik, subjeknya keliru untuk anak di bawah umur, lokasinya pun di wilayah terlarang, dan waktunya juga di musim kampanye,” ujar politisi PKS ini.
Karenanya Ia meminta terutama pada Pengawas Pemilu untuk mengusut tuntas kasus ini dan menetapkannya sebagai pelanggaran pemilu. “Sosialisasi saja dilarang di wilayah sekolah, apalagi ini dimasukkan dalam soal ujian anak,” imbuhnya.
Fikri juga telah menanyakan kasus tersebut ke pihak Kemendikbud, dan mereka mengaku tidak tahu. “Kalau benar jawaban menteri dan dirjen tidak tahu berarti daerah tersebut rawan politisasi pendidikan, panwas harus mengusut tuntas,” Cetus Fikri.
Fikri mensinyalir ada banyak pelanggaran serupa terjadi di wilayah lain. “Hanya saja tidak terekspos, makanya kami mendesak mendikbud untuk menyisir, jangan anggap sepele kasus ini,” ujarnya.
Kasus ini bermula ketika masyarakat dihebohkan dengan adanya pertanyaan soal dalam ujian siswa SD kelas 6 mata pelajaran Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN). Dalam ujian tersebut terdapat pertanyaan terkait logo parpol.
Pada nomor 27 terdapat pertanyaan dengan mencantumkan gambar banteng moncong putih yang merupakan logo salah satu partai peserta pemilu. Siswa diminta menjawab gambar tersebut lambang partai apa.
Soal ujian tersebut diketahui beredar setidaknya di Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pekan lalu. Kasus ini tengah ditangani oleh Dinas Pendidikan setempat. (Albar)
