Selasa, 16 Agustus 22

Komisi VIII DPR: Dasar Pembubaran HTI Lemah

Komisi VIII DPR: Dasar Pembubaran HTI Lemah

Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu terburu-buru membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal ia yakin, tuduhan bahw HTI anti Pancasila belum sepenuhnya benar.

“Menurut pandangan saya, pemerintah jangan terlalu cepat mengambil langkah-langkah pembubaran jika belum diketemukan alat bukti yang cukup,” ujar Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/7/2017).

Karena itu kata dia, tidak ada jalan lain HTI diminta untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Menurutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas belum bisa dijadikan dasar bagi pemerintah untuk membubarkan HTI.

“Maka, menurut saya penyelesaiannya harus dengan hukum. Jika HTI saat ini diberhentikan dengan alasan Perppu maka harus dapat persetujuan DPR,” ungkapnya.

Ia mengatakan, meski berdasarkan UUD 1945, sejak disahkan Perppu tersebut dibolehkan berlaku, namun ia mengingatkan ormas sesuai dengan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013, memiliki hak hukum. “Jadi memiliki hak untuk untuk melakukan pembelaan dengan cara melakukan praperadilan misalnya dan itu dibolehkan,” kata Anggota DPR dari Fraksi PAN tersebut.

Ia juga menilai, pembubaran ormas HTI oleh pemerintah juga tidak bisa hanya dengan pendekatan subyektif. Sebab, sikap pemerintah yang memandang perlu untuk melakukan pencegahan dini dengan membubarkan HTI menggunakan pendekatan subjektif semata. Selama ini ia melihat hal itu tidak dilakukan pemerintah.

“Jangan sampai ormas yang dianggap tidak pancasilais itu dibubarkan. Pertanyaannya adalah ukuran pancasilais itu apa. Kan sangat subjektif,” ungkapnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.