Jumat, 10 April 20

Komisi VII DPR Digugat Soal UU Ketenagalistrikan

Komisi VII DPR Digugat Soal UU Ketenagalistrikan
* ilustrasi - ketenagalistrikan

SURAT TERBUKA :

KEPADA YTH. KOMISI VII DPR RI
.

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST (Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure)

Saya gak tahu, kalau Komisi VII DPR RI mewakili rakyat untuk urusan kelistrikan itu sebenarnya seperti apa yang diurus?

Tapi dari pengalaman yang sudah-sudah, Anda-anda ini malah jadi alatnya Freemasonry (Era 1997 – 2002, kombinasi era Soeharto dan Megawati). Dimana Pak Harto yang menyetujui Letter Of Intent (LOI) sedang Megawati yang melakukan Amandemen UUD 1945, serta menerbitkan UU Liberal semacam UU Kelistrikan No 20/2002 . Dimana sebelumnya untuk bikin UU semacam itu DPR RI disediakan dana AS$ 380 juta dari ADB (saya ada datanya)..

Semacam itukah kelakuan Komisi VII DPR RI yang katanya mewakili rakyat agar rakyat terjamin dari pasokan energi yang murah?

Makanya MK membatalkan UU No 20/2002 yang liberal tersebut pada Desember 2004.

Kemudian karena desakan para “pedagang” listrik , Komisi VII DPR RI diminta lagi bikin UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yg baru ! Dan dibatalkan MK lagi pasal-pasal yang menyokong para “pedagang” listrik itu pada 2016.

Demikiankah kerjaan Komisi VII DPR RI itu? Gak malu ya sama rakyat yang kau wakili?

Kemudian, meskipun UU No 20/2002 dibatalkan MK tahun 2004 dan UU No 30/2009 dibatalkan tahun 2016. Tetapi Presiden Jokowi tiba-tiba terbitkan PERPRES No 44/2016 yang mengabaikan Putusan MK di atas, yang bisa meng-“obrak-abrik” PLN semau-maunya. Nah, faktanya kemudian Meneg BUMN Erick Tohir sekitar pertengahan Desember 2019 lalu melalui bermacam Media mau “gusur” PLN dari pengelolaan pembangkit dan diberikan ke pembangkit swasta (IPP)..

Nah, perkembangan yang seperti ini DPR RI khususnya Komisi VII mengerti apa tidak?

Kalau sisi pembangkit semua dikelola swasta (IPP) dan PLN hanya urus kawat-kawatnya saja (Transmisi dan Distribusi), apalagi Ritail sudah diserahkan kepada pihak ketiga dalam bentuk TOKEN dan “Whole sale market” (CURAH), maka kondisi seperti ini akan menciptakan “Unbundling vertikal” dan selanjutnya akan memunculkan apa yang dinamakan MBMS ( Multi Buyers and Multi Sellers ) System, dng potensi kenaikan tarip listrik menjadi 15x lipat saat “peak load” (pukul 17.00-22.00 ) seperti pernah terjadi di Kamerun 2001 !

Sehingga, karena ini semua kemudian MK membatalkan System yang ada di UU No 20/2002 maupun di UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut !

Yang seperti ini Komisi VII DPR RI mengerti atau tidak?

Kemarin (Selasa 28 Januari 2020) ada informasi bahwa jajaran Direksi PLN diundang untuk RDPU di Komisi VII DPR RI. Pertanyaannya, dalam rangka apa? Apakah dalam rangka agar PLN tetap bertahan sesuai putusan MK, yaitu agar PLN tetap dikelola secara “Execlussive right” dengan kondisi “Vertically Integrated System” dari hulu ke hilir? Dari Pembangkit sampai Ritail semua di operasikan PLN? Agar tidak melanggar Putusan MK baik 2004 maupun 2016 ?

Atau justru sebaliknya ? Komisi VII DPR RI ini justru menjadi “kacung” nya Menteri BUMN ? Yaitu mengontrol dan menekan agar PLN segera melaksanakan perintah sang Menteri di atas ? Karena kakaknya Boy Adaro juga menunggu kebijakan sang “adik” ini ? Karena PLTU Batang 2000 MW sudah siap dioperasikan ?? Karena IPP nya Menko Maritim Luhut BP juga sudah siap ?? Karena IPP nya JK yang dioperasikan Bukaka, Bosowa , Poso Energy dll juga siap dioperasikan ?

Kalau sampai seperti itu, terus Rakyat ini mau berlindung kemana ? Kalau putusan MK pun tidak dianggap ? Kalau Konstitusi pun diinjak-injak ?

Kemana rakyat minta perlindungan dari para pedagang listrik yang rakus ini, kalau DPR RI nya pun pada berpihak kepada kaum Liberal itu ??

Bandung , 29 Januari 2020.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.