Jumat, 22 Oktober 21

Anggota DPR Sebut Intelijen Tahu Siapa Mafia Beras

Anggota DPR Sebut Intelijen Tahu Siapa Mafia Beras

Jakarta, Obsessionnews – Banyak pihak yang mengatakan penyebab naiknya harga beras yang mencapai Rp12 ribu per kg diakibatkan adanya cuaca buruk dan juga serangan hama yang membuat petani gagal panen. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan kenaikan itu disebabkan karena minimnya stok beras di Bulog. Namun, menurut anggota Komisi VI DPR RI Sarmudji, kedua alasan tersebut dianggap tidak masuk akal.

Politisi Partai Golkar itu mencurigai justru ada mafia beras yang dimainkan oleh kekuatan besar yang bisa saja berasal dari kalangan pengusaha maupun pemerintah. Yang pasti, kata dia, kekuatan besar itu  selama ini bisa merubah harga beras di pasar, dan diketahui langsung oleh pihak Intelijen. “Tidak mungkin pemainnya pedagang kecil, itu pasti ada, dan saya rasa intelijen sudah tahu,” ujar Sarmudji di Gedung DPR, Senayan, Kamis (26/2/2015).

‎Jika Alasan kenaikan harga beras disebabkan minimnya pasokan beras, Sarmudji tidak percaya. Sebab, berdasarkan hasil sidak Komisi VI DPR di Jawa Timur, ternyata stok beras masih banyak dan bahkan cukup untuk 14 bulan ke depan. “Fakta ini jelas menyalahi hukum pasar, lantaran di wilayah Jatim sendiri kenaikan harga beras juga sama, mencapai 30 persen dari harga sebelumnya,” ungkapnya.

Menurut dia, minimnya pasokan beras hanya dijadikan bahan opini pihak-pihak tertentu yang menginginkan agar pemerintah melakukan impor beras secara besar-besaran. Seolah mereka lupa bahwa sebentar lagi petani akan melakukan panen raya di sekitar bulan Maret dan April 2015. Bila impor itu dilakukan pasti akan merugikan petani lantaran berasnya tidak laku, dan terpaksa dijual dengan harga murah.

Keadaan seperti ini, lanjut Sarmudji, nantinya yang akan d‎imainkan oleh para pelaku untuk memainkan harga beras. Di saat ada opini minimnya pasokan beras, maka mereka akan mengeluarkan stok beras di gudang dengan harga tinggi. Namun, begitu pemerintah melepas dengan harga yang murah bertepatan dengan panen raya maka otomatis para ‘pemain’ itu akan membelinya dengan harga yang sangat murah dari para petani beras.

“Jadi, para pemain untung dua kali, melepas stok dengan harga tinggi, dan membeli beras fresh dengan harga rendah. Ini namanya merugikan petani,” tegasnya.

Sarmudji menjelaskan, persoalan kenaikan beras memang tidak bisa dibaca melalui satu sudut pandang. Bulog sendiri sebagai pengendali harga beras juga dinilai belum bisa menjalankan perannya secara maksimal. Gudangnya beras Indonesia ini dinilai belum bisa mengatur dengan baik kapan stok beras harus keluar dan kapan harus masuk.

Misalnya saja kata dia, beras raskin yang seharusnya dikeluarkan bulan Januari baru dibagi tanggal 16 Februari 2015. Sedangkan ini sudah ‎Februari akhir, sebentar lagi memasuki bulan Maret. “Bulog ini kalau waktunya masuk tidak masuk, kalau waktunya keluar tidak keluar. Jadi kan barang kalau keluar masuknya nggaak pas kan nggak enak,” cetusnya.

Ia menambahkan, Bulog tidak bisa melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. ‎Sebab, rantai birokrasi dalam menangani kenaikan harga terlalu panjang. Bulog tidak mungkin melakukan operasi kalau tidak mendapat izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemendag juga harus menunggu operasi dari Gubernur. Gubernur juga harus menunggu dari kabupaten atau kota. “Jadi prosesnya panjang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sarmudji juga menyesalkan Kemendag yang seharusnya bisa mengambil kebijakan atas kenaikan ini, justru tidak bisa ‎memberikan solusi dengan menerapkan manajem peringatan dini atau early warning system. Akibatnya, kenaikan beras semakin tidak terkontrol dari 10 persen menjadi 30 persen. Kondisi ini jika tidak diantisipasi, ia khawatir Indonesia setiap tahun akan semakin lemah dalam hal ketahanan pangan.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.