Rapiudin
Jakarta– Aksi kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/6) waktu setempat
mendapat reaksi dari anggota DPR. Apalagi, kerusuhan tersebut melibatkan warga negara Indonesia (TKI) yang berada di negara lain.
Menurut anggota Komisi IX DPR Anita Jacob, pemerintah harus bertanggung jawab dengan memastikan bahwa KJRI dapat melayani para TKI dalam mendapatkan berkas imigrasi yang dibutuhkan.
“Apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan TKI overstay itu. Saya kira kerusuhan itu tidak akan terjadi jika penyelesaian TKI overstay dapat diselesaikan secara lebih cepat,” ujarnya saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6).
Anita menambahkan, jika penyebab kerusuhan karena soal pelayanan pembuatan surat perjalanan laksana paspor (SPLP), maka hal itu harus segera dicarikan solusinya. Sebab, SPLP itu sangat penting lantaran Karena mereka harus menghindari batas amnesti pemerintah Arab Saudi pada 3 Juli 2013.
“Mereka sangat khawatir tak bisa mengejar batas waktu itu,” kata Anita
