Selasa, 10 Desember 19

Komisi IX DPR Bentuk Panja BPJS

Komisi IX DPR Bentuk Panja BPJS

Imar

Jakarta-Komisi IX DPR memastikan akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Langkah ini dilakukan untuk mengakselerasi proses menuju dimulainya BPJS pada 1 Januari 2014.

“BPJS 1 Januari 2014 harus langsung berjalan, harus langsung sempurna,”kata Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Press Room DPR, Kamis (23/5/2013).

Poempida memberi tenggat waktu agar program Jamkesmas per 31 Desember 2013 haruslah sudah berakhir. “Masuk 1 Januari 2014 sudah tidak ada lagi program Jamkesmas,”tegasnya.

Selama ini, lanjut dia klaim Jamkesmas kerap kali mengalami keterlambatan seperti KJS. “Ketika biayanya berjalan hari ini klaimnya dibayar pemerintah baru sekitar tiga bulan kemudian. Hal ini berarti ada hutang untuk membiayai Jamkesmas di tahun 2014,”ujarnya.

“Anggarannya dari mana, anggarannya dari APBN berdasarkan pencairan dari Jamkesmas tapi di tahun 2014 program Jamkesmasnya sudah nggak ada, nomenklaturnya mau dibayar kemana? Itu besarnya Rp 1,8 triliun,”tanya dia.

Atas hal ini, menurut Poempida pemerintah pun membuat suatu konsep pengalihan program. “Jadi Jamkesmas itu seolah-olah masih ada di BPJS tapi dialihkan ke Askes, padahal UU-nya melarang itu, gitu lho. Ini karena ketidaksiapan pemerintah dalam memahami UU BPJS secara holistik,”terangnya.

Dengan demikian, ia melihat program BPJS ini belum ada kesiapan dari pemerintah untuk menjalankannya. “Jadi itulah persiapan BPJS yang menurut kami di Komisi IX jauh daripada siap,”tegasnya.

Sedangkan Ketua Yayasan Lembaga  Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir menilai sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum ada kejelasannya terutama dari sisi pembiayaannya. Oleh karenanya ia merespon positif kehadiran BPJS. “Ini kan yang ditunggu-tunggu memang jaminan sosial, ini yang diharapkan sejak lama,”kata Husna.

Selama ini, lanjut dia kalaupun ada yang diberikan oleh pemerintah yang untuk mengcover masyarakat miskin, hal itu lebih seperti sebuah proyek. “Itu seperti Askeskin, Jamkesmas, dan lain-lain, itu setiap tahun diajukan. Ini belum bisa memberikan jaminan,”tegasnya.

Menurut Husna keberadaan BPJS ini adalah sebuah harapan yang diharapkan masyarakat setelah tujuh tahun baru ada. “Buat konsumen, dia nggak ngerti mau bentuknya kayak apa yang penting bagaimana saya bisa tercover terjamin dan mendapat pelayanan kesehatan,”pungkasnya.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.