Imar
Jakarta-Komisi IX DPR meminta klarifikasi pemerintah seputar kerusuhan di KJRI Jeddah Arab Saudi pada Minggu sehingga menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, Komisi Ketenagakerjaan DPR ini berencana akan memanggil sejumlah menteri untuk meminta penjelasan masalah ini pada Kamis lusa.
“Kalau Komisi IX nanti hari Kamis jam 10 akan melakukan rapat gabungan dengan Kemnakertrans, Kemlu, dan Kemhukham untuk membahas masalah ini karena ini terkait ratusan orang yang mengakses amnesti dari pemerintah Saudi,”kata Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Sejumlah hal yang membutuhkan klarifikasi pemerintah, menurut Rieke seperti tewasnya TKI dalam kejadian itu dan adanya TKI yang ditangkap karena dituduh sebagai provokator .
“Ini butuh klarifikasi pemerintah bahwa korban meninggal bertambah 1 di satu rumah sakit di Jeddah seorang TKI asal NTB. Kami meminta informasi yang jelas dari pemerintah,”harapnya.
“Yang kedua telah terjadi penangkapan terhadap beberapa orang WNI yang dianggap sebagai provokator, ini pun tentu saja tidak bisa dibiarkan apa bukti-buktinya dan sebetulnya itu harus melalui proses dan juga ada yang suaminya diciduk begitu saja,”tambahnya.
Langkah lain, kata Rieke Komisi IX juga akan berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk mempertimbangkan perlunya pengawasan dari DPR untuk menangani masalah ini.
“Relawan kami disana berharap dari DPR dapat datang ke sana (Jeddah),”ungkapnya.
Rieke mengungkapkan kejadian kerusuhan yang terjadi karena loket pelayanan untuk pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) belum banyak.
“Loket itu menangani sekitar 6 ribu sampai 7 ribu orang di Jeddah tapi loket hanya menyediakan 12 loket saja, kejadian kemarin karena loketnya belum banyak,”pungkasnya.
