Rabu, 1 Desember 21

Komisi III DPR: Gelar Perkara Ahok Tidak Boleh Terbuka

Komisi III DPR: Gelar Perkara Ahok Tidak Boleh Terbuka
* Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman.

Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai gelar perkara yang masuk dalam proses penyidikan tidak boleh dilakukan secara terbuka. Sebab, tindakan tersebut melanggar hukum.

Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyatakan, proses hukum dugaan penghinaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dilakukan secara cepat dengan melakukan gelar perkara secara terbuka.

“Penyidikan itu tidak pernah dibuka. Itu melanggar asas due process of law. Yang terbuka untuk umum itu hanya sidang di pengadilan,” kata Benny di DPR, Senin (7/11/2016).

Menurutnya, kalau penyidikan itu terbuka untuk umum itu sama dengan tidak menghargai prinsip due proses of law. Artinya, polisi telah mengambil alih kewenangan hakim di pengadilan.

Sebab itu, katanya, proses hukum terhadap Ahok harus diselesaikan sesuai dengan koridor hukum yang benar. “Kalau ini yang terjadi, potensi disintegrasi bangsa akan terjadi. Jadi jangan pernah dilakukan terbuka. Terbuka untuk umum itu hanya sidang di pengadilan. Itu prinsip, harus dibela,” ujarnya.

Bila hal itu tetap dilakukan, ia khawatir masyarakat juga akan meminta penyidikan di KPK dilakukan secara terbuka. Sehingga dia meminta presiden jangan melakukan intervensi terhadap kepolisian.

“Tidak boleh pelanggaran prinsip negara hukum. Publik juga harus tahan diri, jangan pengadilan rakyat. Kasihan Ahok nanti,” ujar politikus Demokrat itu.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.