Senin, 27 September 21

Komisi III DPR Desak Bareskrim Ambil-Alih Kasus Century

Komisi III DPR Desak Bareskrim Ambil-Alih Kasus Century

Jakarta, Obsessionnews – Komisi III DPR RI mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mengambil-alih kasus Bank Century. Pasalnya, Terhentinya proses hukum kasus Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) amat mengecewakan dan menimbulkan pertanyaan publik.

“Kelanjutan proses hukum mega skandal itu sebaiknya dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri, karena siapa saja yang harus bertanggungjawab atas kerugian negara dalam kasus itu harus dibuat terang benderang. Tidak ada yang boleh kebal hukum,” tegas Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, yang juga Inisiator Hak Angket Bank Century dalam pernyataan persnya, Jumat (22/5/2015).

Menurut Bambang, desakan Komisi III DPR agar kasus Bank Century dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri dilandasi pertimbangan bahwa KPK masih dalam proses konsolidasi setelah dirundung rangkaian masalah sejak awal 2015. Apalagi, KPK saat ini masih dipimpin Ketua yang berstatus pelaksana tugas (Plt) dengan sisa masa bhakti sekitar enam hingga tujuh bulan lagi.

“Dalam situasi seperti itu, tidak mudah bagi semua unsur pimpinan KPK menyepakat kasus-kasus yang patut diprioritaskan. Sedangkan kelanjutan kasus Bank Century layak diprioritaskan,” tutur Politisi Partai Golkar.

Kalau harus menunggu kepemimpinan KPK yang definitif, lanjut Bambang, rentang waktunya masih terlalu panjang. “Kalau prosesnya seleksi calon pimpinan KPK berjalan mulus, kepemimpinan baru KPK baru terbentuk pada Desember 2015. Setelah kepemimpinan baru melakukan konsolidasi, KPK praktis baru efektif bekerja pada Januari 2016,” paparnya.

“Dengan pertimbangan lain bahwa terlalu banyak kasus korupsi yang menumpuk di KPK, saya pun menyarankan agar kelanjutan proses hukum kasus Bank Century sebaiknya dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri,” tandas Anggota Komisi HukuM DPR ini.

“Selama bertahun-tahun hingga sekarang, kasus ini menjadi tetap pusat perhatian publik. Sangat memalukan jika kasus ini terus diambangkan atau tidak bisa dituntaskan oleh semua institusi penegak hukum di negara ini,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan, Majelis Hakim Tipikor Jakarta memang telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa Budi Mulya dalam kapasitasnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Namun, demi keadilan, proses hukum kasus ini seharusnya berlanjut. Budi Mulya terbukti melakukan korupsi terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi dinilali melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer.

“Tetapi, tidak adil jika pertanggungjawaban semua aspek kebijakan BI dalam kasus penyelamatan Bank Century dibebankan ke pundak Budi Mulya. Apalagi, dalam dakwaan terhadap Budi, Penuntut KPK juga menegaskan bahwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi, almarhum selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim,” ungkapnya.

“Sangat jelas bahwa dari dakwaan itu bisa dimunculkan kesimpulan kalau KPK dan institusi penegak hukum lainnya masih punya utang tugas menuntaskan kasus ini. Nama-nama yang tersebut dalam dakwaan itu mestinya dihadapkan juga ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka,” bebernya pula.

Bambang menegaskan, harap diingat bahwa persetujuan rapat dewan gubernur (RDG) BI memberi FPJP untuk Bank Century ilegal karena tidak memenuhi syarat, serta nilai agunan yang tidak mencukupi. Pemberian FPJP yang dipaksakan itu otomatis menjadi tanggung jawab pimpinan BI dan anggota RDG BI, bukan Budi Mulya seorang. “RDG BI dalam kasus ini dipimpin Gubernur BI saat itu, Boediono,” jelasnya. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.