Selasa, 6 Desember 22

Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN

Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN
* Kementerian ATR/BPN rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta. (Foto: Humas Kemen ATR/BPN)

Jakarta, Obsessionnews.com – Sepanjang Tahun Anggaran 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mampu merealisasikan 90,76 persen anggaran yang dialokasikan. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan merealisasikan 86,71 persen anggaran yang sudah dialokasikan.

Atas hasil tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapat apresiasi dari mitra kerja di bidang pertanahan dan tata ruang, yaitu Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu anggotanya, Anwar Hafid, mengapresiasi kemajuan Kementerian ATR/BPN terutama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Banyak masyarakat yang apresiasi program PTSL, karena sangat membantu masyarakat dalam menyertipikatkan tanah masyarakat,” tutur Anwar Hafid saat Rapat Kerja dengan Kementerian ATR/BPN di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (06/04/2022).

Selain mengapresiasi kinerja, Anwar Hafid juga memberikan masukan kepada Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan, perlu tenaga ekstra dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. Hal ini dikarenakan, jumlah tanah tidak bertambah, namun jumlah manusia terus bertambah. “Potensi masalah pertanahan tidak akan turun, tapi semakin besar dan perlu dipikirkan grand design mengenai pemanfaatan tanah, sehingga tanah dapat dipergunakan untuk kemakmuran tanah termasuk pendistribusian tanah,” ujarnya.

Apresiasi atas kinerja Kementerian ATR/BPN juga disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Menurutnya, kinerja Kementerian ATR/BPN sudah konsisten. Dapat dilihat dari program PTSL yang mampu mendaftarkan bidang tanah secara masif. “Jajaran Kementerian ATR/BPN tidak menurunkan semangat tiap-tiap jajarannya untuk melakukan sertipikasi tanah kepada masyarakat. Kita ingat filosofi de Soto, bahwa negara tidak bisa memberikan uang kepada rakyatnya tapi melakukan legalisasi atas tanah-tanah masyarakatnya. Itu yang sedang dilakukan sekarang,” ungkap Mardani Ali Sera dikutip Obsessionnews.com Kamis (7/4).

Pada Rapat Kerja ini, Anggota Komisi II DPR RI juga mengutarakan harapannya kepada Kementerian ATR/BPN. Salah satunya Guspardi Gaus. Ia mengharapkan untuk memberikan kinerja yang maksimal, Menteri ATR/Kepala BPN mampu melakukan pendampingan terhadap kerja para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan. “Kita harapkan capaian pada masa depan makin baik,” ucap Guspardi Gaus.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyatakan rasa terima kasih atas apresiasi dan saran tersebut. “Ini menjadi input yang bagus bagi kinerja kami di masa yang akan datang,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.