Rabu, 25 Mei 22

Komisi II DPR akan Revisi UU Pilkada

Komisi II DPR akan Revisi UU Pilkada
* Lukman Edy.

Padang, Obsessionnews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menilai Undang Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan aturan turunan yang ada saat ini belum efektif melahirkan Pilkada berkualitas sesuai harapan.

Komisi II DPR RI berencana akan mengevaluasi dan merevisi UU Pilkada beserta aturan turunannya, dalam rangka menciptakan Pilkada berkualitas.

“Kita harus melakukan perubahan terhadap beberapa substansi peraturan, seperti UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang kampanye,” kata Lukman Edy usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat Gubernuran, Senin (12/12).

Poin yang direvisi terkait sejumlah pasal yang harus diganti, diantaranya yang mengatur pengunduran diri legislator, Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri jika yang bersnagkutan maju menjadi calon kepala daerah.

“UU itu menghambat rekrutment kader-kader pemimpin bangsa. Ke depan aturan itu harus dibuka, cukup dengan diatur dengan cuti saja. Tidak boleh kita mematikan sumber rekrutment lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi II juga menilai Pilkada serentak pertama kalinya menyerap anggaran yang terlalu besar. Untuk itu ke depan aturan harus diformulasikan kembali tercipta efisiensi anggaran.

“Pilkada dirancang serentak agar biaya lebih efisien, tapi kenyataannya justru boros, malah membebani anggaran daerah terlalu tinggi,” ujar Lukman Edi.

Menurut Lukman Edi, aturan yang juga harus dirubah yakni PKPU yang membatasi sosialisasi dan kampanye oleh pasangan calon, dan mempercayakan teknis kegiatan sosialisasi dan kampanye pada KPU di daerah. Aturan itu membuat dampak negatif berupa penurunan partisipasi pemilih, sehingga partisipasi pemilih tidak mampu mencapai target KPU sebesar 77,5 persen.

“Sosialisasi dan kampanye yang ditanggani KPU ternyata tidak berdampak baik terhadap partisipasi pemilih, malah justru membebani anggaran daerah, karena biayanya ditanggung daerah. Ke depan harus dibuka kembali partisipasi calon dalam kampanye,” tuturnya.

Yang terakhir, aturan terkait politik uang harus diperketat, karena saat ini politik uang masih menggurita dan masih menjadi faktor penentu kemenangan calon kepala daerah. Ke depan diciptakan aturan yang mengedukasi masyarakat agar tidak terseret dalam pusaran politik uang. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.