Senin, 30 Januari 23

Koalisi Indonesia Hoki Tolak Ahok Lewat Jalur Parpol

Koalisi Indonesia Hoki Tolak Ahok Lewat Jalur Parpol
* Adrian Zmith, aktivis KoinHoki (Koalisi Indonesia Hoki).

Jakarta, Obsessionnews – Aktivis pemantau demokrasi KoinHoki (Koalisi Indonesia Hoki), Adrian Zmith, menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 lewat jalur partai politik (parpol). Jika gubernur petahana DKI itu maju lewat jalur parpol, kata Adrian, berarti menghilangkan tujuan untuk Indonesia akan lebih baik.

Menurutnya, jalur parpol artinya kembali ke stigma lama politik Indonesia yang penuh permainan sogok, tidak jujur, culas, bahkan berani mengorbankan harga diri dan agama untuk mencapai tujuan politik.

“Saya percaya bukan itu yang kita mau. Kita mau independen untuk menunjukkan bahwa masih ada yang peduli dan rakyat yang berkuasa menentukan arah Indonesia. Bukan parpol, bukan wakil rakyat yang mengatasnamakan rakyat seperti DPRD. Karena saya sudah jenuh dengan kinerja para anggota dewan yang tidak bisa dilihat secara transparan. Contoh kecilnya saja untuk berita LHKPN sudah tenggelam dengan RUU Miras dan reklamasi. Berita operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Sanusi pun tidak bisa diikuti lagi di media manapun,” kata Adrian ketika dihubungi Obsessionnews.com, Minggu (12/6/2016).

Ahok memutuskan maju di Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen atau perseorangan. Ia memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono, sebagai wakilnya di Pilkada DKI 2017. Duet Ahok-Heru yang diusung Teman Ahok dideklarasikan pada Senin (7/3). Untuk itu dibutuhkan dukungan sejuta KTP sebagai syarat maju lewat jalur independen.

Gerakan penggalangan KTP dilakukan relawan Teman Ahok sejak 11 Maret. Dan tepat tiga bulan pada Sabtu (11/6) total KTP yang terkumpul sebanyak 971.257 KTP atau 97,2%. Teman Ahok hanya membutuhkan 28.743 KTP lagi atau 2,8% untuk mencapai target sejuta. Ditargetkan sejuta KTP terealisir pada bulan ini.

Namun, pengumpulan KTP itu tampaknya bakal sia-sia, sebab Ahok diganjal oleh UU Pilkada yang disahkan pada Kamis (2/6) lalu. UU ini berpotensi mengganjal calon independen, karena membatasi masa klarifikasi pendukung calon independen yang hanya tiga hari.

Dalam Pasal 48 UU Pilkada disebutkan jika pendukung calon perseorangan tidak bisa ditemui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam verifikasi faktual di alamatnya, pasangan calon diberi kesempatan menghadirkan mereka ke kantor PPS dalam waktu tiga hari. Jika tenggat itu tak dipenuhi, dukungan dicoret.

Hal itu merupakan ketentuan baru yang diadopsi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) (Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada. Bedanya, dalam PKPU No 9/2015, tidak ada batasan khusus terhadap waktu klarifikasi ke alamat pendukung. PKPU mengatur, jika pendukung tidak berada di tempat, tim pasangan calon perseorangan dapat membawa mereka ke kantor PPS kapan saja selama 14 hari masa verifikasi faktual.

Dengan disahkannya UU Pilkada yang baru tersebut, kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus diwaspadai. Sebab KPUD berpotensi menggagalkan calon kepala daerah dari jalur independen. Bukan itu saja. KPUD juga punya kekuasaan untuk membatalkan calon kepala daerah dari jalur partai yang tak disukainya.

Kinerja KPUD yang tidak netral itu bukan isapan jempol, tapi fakta. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, DKPP sudah banyak mencopot penyelenggara pemilu. Lebih dari 360 penyelenggara pemilu yang sudah diberhentikan karena terbukti berpihak.

“Ini paling penting dalam masalah kode etik,” kata Jimly di depan para anggota 17 KPUD se-Sumatera Selatan (Sumsel) di kantor KPU Sumsel, Senin (30/5/2016).

Tampaknya UU Pilkada tersebut sengaja dilahirkan untuk menggagalkan Ahok maju lewat jalur independen. UU Pilkada itu juga ‘memaksa’ Ahok maju lewat jalur parpol. Saat ini Ahok didukung tiga parpol, yakni Partai Nasdem dan Partai Hanura. Total kursi yang dimiliki ketiga parpol itu di DPRD DKI adalah 24 kursi, dengan rincian  Golkar 9 kursi, Nasdem (5), dan Hanura (10).

Calon gubernur DKI yang ingin maju lewat jalur parpol minimal minimal didukung 22 kursi. Dengan demikian Ahok sebenarnya sudah bisa maju melalui jalur parpol. (arh, @arif_rhakim)

Baca Juga:

Semakin Populer, Ahok Hanya Butuh 2,8% KTP Lagi

UU Pilkada Rampok Hak Politik Pemilih Pemula

Guntur Soekarno Nilai Teman Ahok Militan

Pendiri Teman Ahok Bantah Anak Politisi PDI-P

Amalia Difitnah Bukan Pemeluk Islam

Waspadai KPUD yang Berpotensi Gagalkan Calon Independen

UU Pilkada Ganjal Ahok-Heru

Teman Ahok Larang Habiburokhman Terjun dari Monas

Golkar Ingin Kadernya Dampingi Ahok

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.