Kamis, 8 Desember 22

Koalisi Indonesia Hoki Dukung Jokowi Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta

Koalisi Indonesia Hoki  Dukung  Jokowi Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta
* Sansulung Darsum, fasilitator Koalisi Indonesia Hoki.

Jakarta, Obsessionnews – Koalisi Indonesia Hoki (KIH) mendukung  Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan proyek reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. KIH mengungkapkan,  berbeda dengan Tanjung Benoa,  Bali, yang reklamasinya membabat hutan mangrove atau bakau, kondisi Teluk Jakarta sendiri sudah rusak amat sangat parah, beracun, dan tidak ada hasil laut yang dapat dikonsumsi.

“Kita harus menyoroti soal tambahan 15% kontribusi developer, supaya permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  tidak dihapuskan atau dikurangi setelah moratorium berakhir dan reklamasi dilanjutkan,” kata fasilitator KIH Sansulung Darsum ketika dihubungi Obsessionnews.com, Selasa (3/5/2016).

Menurutnya, reklamasi Teluk Jakarta bukan cuma membuat pulau,  tapi juga untuk penanggulangan banjir, pengolahan air bersih, dan pemeliharaan Teluk Jakarta.

“Karena sudah menjadi kebutuhan dan keniscayaan, maka reklamasi Teluk Jakarta harus diatur dengan legalitas yang sebesar mungkin menguntungkan rakyat, bukan hanya untuk pengusaha dan pejabat,” ujar Darsum.

Ia menambahkan, masyarakat jangan terprovokasi oleh tingkah polah para penggalang dana dan sensasi yang mengatasnamakan kepentingan nelayan atau rakyat pada umumnya.

Seperti diketahui   Sekretaris Kabinet Pramono Anung  menjelaskan keinginan Presiden Jokowi agar proyek Giant Garuda Project dan proyek reklamasi 17 pulau di sekitar Kepulauan Seribu diambil alih pemerintah pusat.

“Presiden tekankan proyek ini tidak dikendalikan oleh swasta, tapi sepenuhnya dalam kontrol pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Jokowi menginginkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelesaikan rencana besar proyek tersebut selama enam  bulan selama masa moratorium pembangunan proyek reklamasi.

“Presiden memberi arahan dan sekaligus minta Bappenas selama moratorium enam bulan ini untuk selesaikan planing besar, antara program Garuda Project dengan terintegrasi bersama reklamasi 17 Pulau,” kata Pramono. (arh, @arif_rhakim)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.