KMP Terpuruk, Demokrat Berkibar
Koalisi Merah Putih (KMP) dibentuk dengan dasar pragmatis dan transaksional, politik cari untung saja, sehingga tidak heran jika mereka rentan dengan manuver politik pihak lain. Lihat saja dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar—-kubu Aburizal Bakrie (ARB)——-di Nusa Dua, Bali, amanat Munas meminta agar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar memperjuangkan penolakan Perppu Pilkada langsung. Dan itu dinyatakan dengan tegas oleh para pengurus DPP Golkar pengikut ARB seusai Munas Bali bahwa mereka akan berjuang di parlemen untuk menolak Perppu Pilkada. Padahal sebelumnya Ketua Umum ARB sudah membuat kesepakatan dengan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung Perppu Pilkada.
Namun sikap Ketum ARB mendadak berbalik dari kesepakatan Munas Golkar Bali. Ini terjadi setelah SBY melakukan manuver mendekati Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk bersama-sama menggolkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang. Di sini terlihat sekali betapa rentannya sikap dan pendirian anggota KMP, terlebih setelah PPP juga menganggap tidak ada gunanya berlama-lama di KMP. Maka kekuatiran bahwa koalisi tersebut bakal terpuruk bukanlah sesuatu yang mustahil. Kekuatiran keterpurukan tersebut mungkin tidak hanya melanda koalisi, tetapi bisa juga berimbas kepada partai-partai yang menjadi anggotanya. Dan ini bahkan bukan mustahil akan berlanjut sampai Pemilu mendatang, jika komitmen mereka tetap berpegang kepada dalil pragmatis dan transaksional, dan tidak segera mengubah strateginya. Mengapa?
Gampang sekali menjawabnya, karena KMP dan anggotanya hanya akan sibuk membuat kebijakan-kebijakan asal berbeda dengan pemerintah atau KIH. Mereka lupa akan maksud dan tujuan membuat dan membentuk partai politik, juga lupa mengembangkan dan mebesarkan partai. Di pihak lain PD yang menyatakan dirinya anggota non blok, netral atau menjadi partai penyeimbang lebih leluasa bergerak, mengatur strategi yang menguntungkan dirinya, sembari menebar citra. Dan kalau ini terjadi terus menerus, tidak ada perubahan atau perbaikan, serta kesadaran para anggota KMP. Maka mereka pun bukan mustahil akan terjungkal di Pemilu 2019, sementara PD yang di Pemilu lalu anjlok di urutan keempat bisa leading. Mengapa? Karena PD mampu mengambil posisi-posisi strategis yang sudah ditinggalkan KMP.
Bukan itu saja alasannya mengapa PD bisa leading bakal mampu mengatasi partai–partai semacam Golkar, Gerindra, bahkan bukan mustahil PKS dan PAN. Alasan pertama karena sesungguhnya platform politik PD dan partai-partai tersebut hampir sama. Kecuali Golkar dan mungkin, PKS yang memiliki pendukung tradisional dan fanatic, Pendukung partai lainnya adalah pendukung pragmatis yang memilih menurut angin bertiup. Suara pemilih PD dengan gampang beralih ke Gerindra, demikian pula sebaliknya dan SBY sadar betul kondisi seperti itu. SBY juga paham jika melorotnya dukungan konstituen terhadap PD, karena citra partai itu hancur akibat banyaknya petinggi partai yang terlibat korupsi. Karenanya SBY tidak mau terjebak kepada koalisi-koalisian yang ujungnya banyak menyita energy waktu dan pikiran. SBY lebih sibuk menata diri dan membangun citra di mata public, sasarannya tentu saja Pemilu mendatang.
Karena itu dengan adanya KMP dan KIH serta pertikaian mereka yang tetap terpelihara merupakan keuntungan buat PD. Situasi semacam itu ibarat durian runtuh untuk membangun citra PD dihadapan konstituen. Semakin lama keberadaan KMP dan KIH bertahan, PD akan semakin diuntungkan, sementara yang paling rugi tentu saja anggota KMP. Mereka seperti terbelenggu oleh permasalahan yang dibuatnya sendiri. Sehingga tidak mengherankan jika Pemilu 2019 PD bakal mampu mendulang suara lebih baik. Sebaliknya jangan heran pula jika perolehan suara partai-partai anggota KMP bakal merosot, karena sampai saat ini belum terlihat apa yang mereka dapat jual kepada konstituen. (Arief Turatno, wartawan senior)
