Rabu, 12 Agustus 20

Klarifikasi Kemendagri Soal Heboh e-KTP Joko Tjandra

Klarifikasi Kemendagri Soal Heboh e-KTP Joko Tjandra
* Joko Tjandra dan e-KTP. (Foto: SIB)

 

Jakarta, Obsessionnews.com – Berita yang dilansir media online, Senin (6/7/2020), bahwa buronan Djoko Tjandra, yang kini memiliki KTP elektronik atau e-KTP dengan nama Joko Soegiarto Tjandra, membuat heboh. Buron sejak 2009 itu dikabarkan dengan mudah membuat e-KTP sehari jadi.

Diketahui sebelumnya Djoko Tjandra datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara yang membelitnya. Untuk mengajukan PK, Djoko Tjandra memang harus datang secara fisik serta melampirkan identitas e-KTP.

Menanggapi berita yang menghebohkan tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Terkait Data Kependudukan atas nama Joko Soegiarto Tjandra

Prolog
Penyelenggaraan Adminduk di Indonesia berbasis pada pelaporan dari peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kedua peristiwa tersebut meliputi perpindahan penduduk, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak dan lain-lain. Penduduk yang bersangkutan, atau melalui kuasanya atau keluarganya melaporkan kepada dinas dukcapil kabupaten kota peristiwa-peristiwa tersebut. Bila tidak ada pelaporan, maka peristiwanya tidak akan tercatat, atau tidak akan ter update ke dalam data base kependudukan. Sistem Adminduk Indonesia ini sudah diatur secara lengkap dalam UU nomor 23 tahun 2006 tentang jo UU 24 tahun 2013 yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan di Indonesia beserta PP nomor 40 tahun 2019 dan Perpres 96 tahun 2018 serta berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Pasal 7 UU No.24 Tahun 2013dan prinsip desentralisasi maka kegiatan pelaksanaan di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil atau Unit Pelaksanan Teknisnya.

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2 3 4 5 6

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.