Jakarta, Obsessionnews – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga penting pemerintah turut berinvestasi dalam meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan untukmendukung tujuan pembangunan maritim Indonesia dan pencapaian Visi Presiden RI yaitu ‘Nawa Cita’.
“Salah satu upaya yang dilakukan dengan membangun strategi kerjasama internasional untuk mengubah Indonesia menjadi bangsa maritim yang kuat, mandiri dan sejahtera,” tandas Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat menjadi pembicara pada acaraInternational Partners Meeting, di Jakarta, Kamis (28/5/2015).
Menurut Menteri Susi, strategi ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan yang kuat, pengurangan kemiskinan dan pengelolaan kekayaan laut dan sumber daya pesisir secara berkeadilan di Indonesia. Di bawah pilar kedaulatan (sovereignity), keberlanjutan (sustainability) dan kesejahteraan (prosperity), KKP akan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi mesin baru yang lebih berkualitas untuk mendorongpertumbuhan ekonomi bangsa.
“Untuk mewujudkan misi ini, Indonesia harus bekerjasama dengan pihak internasional. Namun jangan sampai kita salah langkah dan ‘disetir’ pihak asing, maka stategi kerjasama internasional itu perlu dibangun dengan baik,” paparnya.
Menurut Menteri KKP, kerjasama internasional dinilai sangat penting dan strategis, terutama untuk lebih meningkatkan kinerjapemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan. Peran kerjasama internasional diantaranya percepatan atauperluasan, adopsi sains dan teknologi, sharing pengetahuan atau keahlian dan indeks pembangunan manusia.
Adapun tujuannya, jelas Susi, adalah untuk mengidentifikasi sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas investasi dalammendukung ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Selama enam bulan terakhir, lanjut dia, KKP sudah melakukan beberapa kebijakan agar terciptanya tiga pilartersebut. Diantaranya yaitu dengan Moratorium Perizinan Kapal Eks Asing, Pelarangan Transhipment, penenggelaman Kapal pencuri Ikan, pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pelarangan penangkapan lobster, rajungan, dan kepiting bertelur.
“Kemudian, pelarangan penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia 714, dan mengimbau semua pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya perikanan berkelanjutan,” tambahnya.
Kebijakan yang dilakukan tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan, dimana secara signifikan telah mengalami peningkatan. Hal ini, tutur Susi, dibuktikan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor perikanan pada triwulan I tahun 2015 tumbuh secarapesat hingga 8,64 persen atau tumbuh sebanyak 3,8 persen.
“Nilai ini meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang hanya mencapai 7,46 persen,” jelas Menteri KKP.
Selain dari PDB, menurutnya, indikator-indikator meningkatnya kinerja sektor kelautan dan perikanan juga dapat diukur melalui peningkatan produksi ikan, rumput laut, dan garam.
“Peningkatan nilai ekspor produk perikanan, konsumsi ikan, penurunan angka pelaku Illegal Fishing dan penambahan kawasan konservasi laut menjadi indikator lainnya,” terangnya.
Adapun cara-cara mengukur keberhasilan tersebut, kata dia, dapat dilihat dari Indeks Kesejahteraan Manusia,indeks tata kelola sumber daya, tingkat kepatuhan hukum dan peraturan, nilai investasi dan akses kredit. (Ali)
