Minggu, 5 Desember 21

KKP Bantah Impor Ikan Ke Indonesia Terbuka, Ini Aturannya

KKP Bantah Impor Ikan Ke Indonesia Terbuka, Ini Aturannya

Jakarta, Obsessionnews – Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan Laut Indonesia begitu luas, 70 persen wilayah laut Indonesia ini dapat berkontribusi bagi kesejahteraan bangsanya.

Ia membantah, impor terbuka secara bebas jenis dan jumlah ikan yang masuk ke Indonesia, karena begitu banyak regulasi yang membatasi pemasukan perikanan ke wilayah tersebut.

“Kami akan menyampaikan beberapa hal dan dapat dipahami. Ada yang bilang bahwa kita tebuka secara bebas, ikan jenis apapun dan berapapun jumlahnya bisa masuk ke Indonesia, tentu tidak seperti itu,” ucap Nilanto saat konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (7/6/2016).

“Begitu banyak regulasi yang membatasi pemasukan perikanan ke wilayah Indonesia, jadi begitu banyak kriteria, aturan ke wilayah NKRI,” jelasnya.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Bersama Mendag dan Men KP NO.52/MDAG/PER/12/2010 dan NO.PB.02/MEN/2010 Tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI (Penaeus vanammei segar dan beku).

Per Men KP NO.PER.12/MEN/2011 Tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan dari Jepang yang masuk ke Indonesia.

Nilanto Perbowo

Per Men KP No .41/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pemasukan Ikan Tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Indonesia (152 jenis ikan hidup).

Peraturan Menteri KP No.43/PERMEN-KP/2014 perub PERMEN KP NO. 32/PERMEN-KP/2013 Tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang terkena wabah early mortality syndrome atau Acute Hepatopancreatic necrosis Disease.

Selanjutnya, aturan itu juga tertuang dalam Permen KP NO.46/PERMEN-KP/2014: Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk.

Kepdirjen P2HP NO.31/KEP-DJP2HP/2015: Penetapan Jenis-jenis Hasil Perikanan yang dapat dimasukkan ke RI.

SE Dirjen P2HP NO.SE.02/P2HP/HK.155/II/2015: Peran Asosiasi dalam proses Penerbitan IPHP.

SE DIRJEN P2HP NO.SE.03/P2HP/HK.155/II/2015: Pengajuan Perohonan IPHP ONLINE. Lalu, diatur juga dalam SE DIRJEN P2HP NO.SE.04/P2HP/Hk.155/VI/2015: Pembatasan Negara Asal yang memasukkan Produk Perikanan ke RI.

SE DIRJEN P2HP. NO.SE.05/P2HP/HK.155/VIII/2015: Penggunaan dan Penyerapan Produk Perikanan Dalam Negeri. (Popi Rahim)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.