Prattama
Jakarta- DPRD DKI Jakarta berencana untuk memanggil Gubernur Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta keterangan terkait masalah dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Hal ini diungkapkan oleh ketua Fraksi DPRD Partai Hanura Fahmi Zulfikar. “Harapannya setelah dilakukan pertemuan, kami akan medapat solusi mengenai KJS,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rabu (22/05/2013).
Fahmi mengatakan sistem KJS tidak tepat sehingga membuat 16 RS yang menjadi mitra dalam program KJS mengundurkan diri. Ia juga mengungkapkan saat ini ada 4,7 juta jiwa pasien KJS. Padahal, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin ‘hanya’ 1,2 juta jiwa. Artinya, sebanyak 3,5 juta jiwa merupakan kalangan menengah atau mampu yang tidak perlu mendapatkan KJS.
Sementara anggota komisi E DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah berharap ke 16 RS tersebut bisa kembali melakukan kerjasama dengan pemprov terkait KJS. “Dewan berharap ke 16 RS bisa kembali melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI. Bahkan kalo bisa RS swasta yang mau ikut gabung dalam program KJS bertambah,” katanya.
Ia juga mengatakan wajar jika sistem baru memiliki kelemahan dan perlu diperbaiki. “Ini kan sistem baru, pasti ada efek sampingnya. Kita akan lakukan lobi dan evaluasi agar RS ini tidak mundur,” sambungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, 16 RS swasta mengundurkan diri dalam program KJS, karena jumlah premi sebesar Rp 23.000/bulan yang dibayar pemprov DKI dinilai kurang untuk menangani jumlah pasien yang membludak sejak diberlakukannya program ini.
