Kamis, 20 Februari 20

Kisruh Politik Ancam Iklim Investasi Pertambangan & Program Hilirisasi

Kisruh Politik Ancam Iklim Investasi Pertambangan & Program Hilirisasi

Jakarta – Gejolak politik yang saat ini dipertontonkan di parlemen mengkhawatirkan kalangan industri dan investor.  Optimisme yang mencuat tinggi dengan aksi pembelian bersih investor asing secara kumulatif sebesar Rp 57,26 triliun pasca terpilihnya Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden mendadak berbalik arah paska pemilihan ketua DPR.

Aksi jual investor asing secara kumulatif tercatat Rp 46,596 triliun yang terjadi sejak UU Pilkada ditetapkan dan mencapai puncaknya saat Ketua DPR RI dilantik. Hal yang sama terlihat di indeks IHSG dan nilai tukar rupiah di bursa yang mengalami penurunan drastis.

“Bagi Industri pertambangan, situasi ini merupakan isyarat nyata bahwa politik yang gaduh dan kisruh politik yang berkepanjangan di parlemen akan memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha terhadap kepastian berusaha dan berinvestasi di dalam negeri,” kata  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO)  Poltak Sitanggang dalam Press Briefing di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (8/10/2014).

“Arogansi kekuasaan yang terlihat jelas di gedung DPR / MPR RI dan dipertontonkan hingga dini hari tadi membuat kalangan investor yang semula percaya bahwa iklim usaha di negeri ini akan semakin baik di era Jokowi-JK berubah drastis dengan komposisi Parlemen yang terlihat jelas dikuasai oleh oposisi pemerintah,” tambahnya.

Pertanyaannya, lanjut Poltak, apakah kondisi ini terjadi secara natural ataukah memang dikondisikan? “Karena skenario politik yang dijalankan oleh pihak Koalisi Merah Putih saat ini, justru mengancam kedaulatan Energi dan program hilirisasi yang menjadi amanah Undang-Undang,” tandasnya.

Menurut Poltak, fakta bahwa sektor energi dan industri pertambangan masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia membuat rusaknya iklim investasi dan munculnya ketidakpercayaan investor terhadap kepastian berusaha di negeri ini akan berdampak besar terhadap upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan energi.

“Keinginan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia yang berdaulat di bidang energy dengan melakukan industrialisasi dan merampungkan hilirisasi di sektor pertambangan dan migas praktis terhambat karena mundurnya para investor,” paparnya.

Ia menegaskan, penguasaan SDA Indonesia yang saat ini praktis didominasi oleh kekuatan lama pemodal asing akan semakin sulit tergusur. “Industri Smelter yang membutuhkan suntikan dana besar dan iklim politik yang kondusif praktis terhenti karena program-program maju yang sudah direncanakan pemerintah potensial dihambat oleh komposisi parlemen saat ini,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, pemberantasan mafia migas dan mafia-mafia yang menguasai berbagai sektor perekonomian di negeri ini sebagai syarat utama agar kebocoran anggaran negara untuk pembangunan bisa  potensial akan dihalang-halangi oleh berbagai akrobat politik yang terjadi di parlemen.

“Yang dirugikan dari semua itu bukan hanya pengusaha dan pemerintah saja, namun dapat dipastikan masyarakat yang selama ini berharap besar bahwa perubahan akan bisa diwujudkan dengan pemerintahan baru yang bersih yang mampu mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sektor baik perekonomian, infrastruktur maupun sektor lainnya akan kembali tertunda. Rakyat Indonesia yang akan kembali dirugikan,” ungkapnya.

Bagi APEMINDO maupun kalangan pengusaha pertambangan, menurut Poltak, yang dibutuhkan adalah iklim usaha yang kondusif dan jaminan investasi. “Dan kami yakin dengan pemerintahan yang bersih yang akan diwujudkan oleh Jokowi-JK dalam struktur kabinetnya serta program-program yang maju yang pro perubahan dan pro penguatan industri nasional akan mampu membuat Indonesia berdaulat di semua sector,” tegasnya. (Ars)

 

Related posts