Kamis, 29 September 22

Kisruh KPK vs Polri Tak Berdampak Signifikan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kisruh KPK vs Polri Tak Berdampak Signifikan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah yakin konflik antara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Polri tidak akan berpengaruh besar terhadap asumsi pertumbuhan nasional tahun 2015 ini karena Indonesia sudah memiliki sistem untuk mengatasinya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, saat acara Global Research Briefing di Jakarta, Senin (26/1/2015). Menurut dia permasalahan yang sekarang menjadi sorotan publik tersebut seharusnya mampu segera diselesaikan oleh kedua lembaga tersebut.

Untuk itu pihaknya berharap agar kisruh antara KPK dan Polri itu segera berakhir. “Kisruh politik harusnya bisa di manage-lah. Kita kan punya sistem yang mengaturnya,” ujar dia.

Sejalan dengan Menkeu, Ekonom Senior Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan juga mengatakan bahwa konflik antara KPK dan Polri tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menurut dia, dari pada isu dalam negeri sebenarnya kondisi perekonomian global jauh lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. “Kondisi perekonomian global itu dampaknya jauh lebih besar daripada ketidakpastian politik di Indonesia,” kata dia.

Secara lebih terinci, Ekonom Bank Standard Chartered, Eric Alexander mengatakan bahwa kisruh tersebut tidak berpengaruh besar karena tidak menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai korban.

“Saya lihat pasar memang mencermati, tapi buktinya pas BW tertangkap, pasar modal hijau atau menguat. Jadi dugaan saya karena pasar tidak menjadikan Jokowi sebagai sasaran dari kisruh ini,” ungkap dia.

Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, dengan batas bawah 5,6 persen. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan akan dipengaruhi oleh tekanan eknomi global dan Internasional Moneter Fund (IMF) telah merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 3,8 persen menjadi 3,5 persen di 2015, pemerintah tetap optimis dengan target tersebut. (Kukuh Budiman)

Related posts