Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan tiga karti ‘sakti’ yang nantinya dapat membantu masyarakat yang tidak mampu agar mendapatkan kehidupan yang layak. Tiga kartu ‘sakti’ yang telah diluncurkan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Anggota DPR Fraksi PPP, Okky Asokawati menilai jika penerapan kartu ‘sakti’ khususnya kartu Indonesia sehat (KIS) berpotensi menimbulkan masalah di lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang juga pemegang kartu BPJS Kesehatan. Menurutnya, pelayanan kualitas kelas dinyatakan oleh pemerintah berbeda dengan kartu BPJS.
“Hal ini berpotensi menimbulkan masalah di lapisan masyarakat bawah, dan dapat terjadi timbulnya masalah diskriminasi antara pemegang KIS dengan kartu BPJS Kesehatan,” ucap Okky dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Seharusnya, saran Okky, kalau memang pemerintah ingin segera mengeluarkan KIS, lebih baik mempersiapkan infrastruktur administrasinya atau lebih cantik apabila pemerintah melakukan sosialisasi saja dulu bahwa KIS ini adalah sama dengan BPJS Kesehatan jenis Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berganti nama.
“Itu lebih mudah dalam implikasinya, dan rakyat bisa jadi juga lebih familiar dengan nama “KIS” yang lebih mudah diucapkan dan diingat dari kata “BPJS Kesehatan”, ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, dengan merubah ‘casing’ tadi, maka pemeritah cukup mengganti nomenklaturnya dan menyempurnakan pelayanan kesehatan JKN yang masih bermasalah. “Sepert soal antrian yaang panjang, honor tenaga medis ataupun obat-obatan dan tempat tidur,” pungkasnya. (Pur)
