Minggu, 19 September 21

KIP Populerkan Keterbukaan Informasi di Mentawai

KIP Populerkan Keterbukaan Informasi di Mentawai

Mentawai, Obsessionnews- Dua komisioner Komisi Informasi, Yurnaldi dan Adrian hadir di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) untuk mempopulerkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Mentawai.

Keduanya hadir sebagai narasumber padan Seminar Lokakarya Bakohumas dan Implementasi KIP bertemakan Kesiapan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Keterbukaan Informasi Publik, Senin (2/11) di Tua Pejat.

Kedua pemateri masing-masing, Yurnaldi menyampaikan Melayani dan Mengelola Informasi Publik, sedangkan Adrian menyajikan Prosedur Penyelesaian Informasi Publik‎.

“Pengelolaan informasi di badan publik seperti Pemkab Mentawai ini harus team work, yang dikoordinir oleh Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama,” kata Yurnaldi sebagaimana relis diterima obsessionnews.com, Senin (2/11).

Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diharapkan untuk tidak mengedepankan ego sektoral.

“Untuk pelayanan keterbukaan informasi publik pintu masuk ada di PPID. Dia corong keterbukaan informasi di Pemkab/Pemko dan Pemprov sesuai dengan Permendagri 35 Tahun 2013,” ujar Yurnaldi.

Yurnaldi mengatakan, UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 adalah pencegah tindak pidan korupsi.

“Tujuan adalah berjalannya pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas korupsi,” sebut Yurnaldi.

Sedangkan Adrian Tuswandi saat penyampaian menekankan kalau KIP dengan Komisi Informasi bukanlah hantu yang harus ditakutkan oleh badan publik.

“Kalau badan publik mampu memberikan informasi sesuai aturan kepada masyarakat pemohon, maka sengketa informasi tidak akan singgah ke Komisi Informasi,” ujarnya.

Soal keterbukaan informasi, jika di badan publik tidak ada bobroknya, atau karena ingin korupsi mungkin saja badan publik tertutup.

“Tapi kalau badan publik bersih tidak perlu risih, dan ingat melayani belum tentu memuaskan, terbuka informasi tidak berarti telanjang,” ujar Adrian.

mentawai2

Peserta Semiloka dengan moderator Rahadiya sangat antusias mempertanyakan keterbukaan informasi publik, termasuk siapa yang memberikan informasi proyek di ke-PU-an.

“Saya sering ditanya soal proyek, saya tidak bisa jawab karena bukan tugas saya, siapa yang berhak memberikan informasi itu,” ujar Ray dari PU Mentawai.

Menurut Adrian, informasi terkait proyek di PU itu ada di Sekretaris Dinas sebagai PPID Pembantu. PPID pembantu ini yang tahu pasti akan informasi.

“Sekali lagi kalau proyek dikerjakan benar dan prosesnya benar, tapi kalau ada keganjilan tentu si PPID Pembantu tidak bisa menjawabnya,” sebut Adrian.

Sementara Humas Kabupaten Kepulauan Mentawai, Joni Anwar mengatakan Semiloka Bakohumas dengan tema keterbukaan informasi publik ini sebagai wujud komitmen Pemkab Mentawai terhadap UU No 14 Tahun 2008.

“Semiloka ini untuk memperkukuh jajaran Pemkab Mentawai dalam Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana digariskan UU,” kata Joni Anwar.

Asisten I Pemkab Mentawai, Martinus dalam sambutannya mengatakan, keterbukaan informasi di Mentawai jauh lebih maju saat Mentawai belum menjadi kabupaten berdiri sendiri.

“Sekarang di Mentawai untuk memperoleh informasi hitungannya tidak perlu menunggu hari, tapi setiap menit atau bahkan detik sudah bisa diketahui,” ujar Martinus.

Apabola informasi disampaikan melalui media sosial, pemberi informasi harus memperhatikan hal-hal yang akan menjerat penyebar informasi ke ranah pidana.

“Salah memberi informasi lalu ada dugaan pencemaran dari informasi itu bisa diadukan ke Polisi pasalnya pencemaran nama baik,” ujar Martinus.

Martinus mengatakan, pihaknya telah mempolarisasi satuan kerja dalam pengelolaan informasi publik.

“Humas tapi data dan dokumentasinya harus disupport seluruh SKPD, sehingga informasi pemerintah kepada masyarakat satu pintu,” ujar Martinus. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.