Minggu, 5 Desember 21

Kinerja KIP Tak Maksimal, Ribuan Kasus Terbengkalai

Kinerja KIP Tak Maksimal, Ribuan Kasus Terbengkalai
* Kantor KIP Abdul Muis Jakpus

Jakarta, Obsessionews – Keterbukaan Informasi Publik masih menjadi masalah Indonesia. Contohnya masalah pengurusan KTP, sertifikat dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), masih menjadi pertanyaan publik.

Koalisi Masyarakat Sipil (Freedom of Information Network Indonesia) yang terdiri antara lain dari Indonesian Parliament Centre, Indonesian Corruption Watch, SEKNAS FITRA, ICEl, Perludem, Serikat Buruh Migran pada hari ini di Jakarta, mengatakan, mereka mengkritik keras kinerja Komisi Informasi Pusat (KIP).

KIPP tidak mampu memaksa lembaga publik untuk memberikan informasi secara transparan pada publik. Salah satu contoh, menurut Nisma Abdullay, dari serikat buruh migran, saat mengurus KTKLN yang seharusnya gratis, tapi karena ada biaya asuransi yang berjumlah jutaan rupiah, maka hal itu bisa menjadi rancu.

“Ketika diminta bagaimana perhitungan asuransi itu akan dibayarkan atau bisa dicairkan, data itu tak bisa mereka dapatkan. Kami ingin melihat bagaimana perhitungan premi asuransi itu,” jelas Nisma.

FOINI mengatakan, karena hal seperti inilah maka Komisi Informasi Pusat (KIP) dipertanyakan kinerjanya.

Seharusnya mereka membuat suatu sistem agar bagaimana agar informasi yang dibutuhkan publik terkait lembaga publik misalnya kelurahan, kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional serta Badan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia bisa dibuat secara transparan, termasuk biaya-biayanya.

Kinerja KIP yang buruk terlihat dari jumlah kasus yang masuk ke KIP sebanyak 1354 kasus pada 2014, baru selesai 123 kasus. Pada 2015, ada 71 kasus baru. Tapi baru selesai 94 kasus.

Artinya, masih ribuan kasus yang belum terselesaikan.

Selanjutnya menurut Desi Samosir, dari Indonesian Parliamentery Center, konflik internal menyebabkan kinerja lembaga ini terhambat.

Pejabat KIP sekarang dituding hanya menjadikan lembaga ini sebagai batu loncatan. Ada yang malah ikut seleksi Komisi Kepolisian Nasional.

Karena itu, Desi dan rekan-rekan dari koalisi masyarakat meminta Komisi I DPR agar mengadakan fit and proper test untuk anggota KIP. Jabatan anggota KIP akan berakhir pada 2017 mendatang. @baronpskd

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.