Minggu, 17 Oktober 21

Kinerja BUMN Buruk Akibat Jadi Lahan Empuk Pejabat dan Politisi

Kinerja BUMN Buruk Akibat Jadi Lahan Empuk Pejabat dan Politisi

Kinerja BUMN Buruk Akibat Jadi Lahan Empuk Pejabat dan Politisi
Oleh: La Ode Ida (Eks Wakil Ketua DPD RI)

Setelah APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan) disahkan melalui proses yang sangat kontroversial yang antara lain disebabkan oleh adanya subsidi dana ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara), maka perjalanan ke depan bukan lagi menyoal hal itu, tapi bagaimana menggunakan uang itu untuk kesejahteraan rakyat.

BUMN diharapkan bisa berkontribusi besar untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga bisa sekaligus akan menjawab kritikan masyarakat bahwa BUMN melalui alokasi dana subsidi dalam APBN-P telah mengambil hak rakyat miskin.

Apa yang harus dilakukan adalah: pertama, para pengelola BUMN harus orang-orang yang profesional dan memiliki integritas serta komitmen kerakyat melalui agenda-agenda strategis di bidangnya. Dalam kaitan itu BUMN perlu (1) meningkatkan kontribusinya untuk pemasukan keuangan negara, dan (2) menunjukkan agenda dan aksi-aksi signifikannya melalui program CSR.

Program terakhir ini harus lebih fokus pada kebutuhan para warga miskin termasuk dalam bidang peningkatan SDM dari keluarga kurang mampu. Kedua, pengelolaan keuangan BUMN haruslah transparan dan akuntabel.

Bukan lagi rahasia, di masa-masa lalu BUMN merupakan bagian dari lahan empuk kalangan pejabat dan politisi, sehingga berdampak pada bukan saja buruknya kinerja administrasi keuangannya melainkan juga pada dilakukan subsidi terus menerus karena memang tidak jarang yang alami kerugian.

Untuk itu, maka terasa penting adanya suatu lembaga khusus yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN dalam rangka terciptanya atmosfer transparansi dan akuntabel. Ini sangat-sangat penting dan diperlukan, termasuk di dalamnya memantau pemanfaatan dana subsidi dari APBN itu.

Tiga pihak utama yang memerlukan dan sekaligus menjadikan masukan dari lembaga Watchdog itu, yakni parlemen, pihak kementerian BUMN dan masyarakat luas. Tentu saja jika semuanya memiliki niat baik agar para BUMN berkembang degan sehat, para pengelolanya memiliki komitmen profesional, dan rakyat merasa memiliki BUMN. (*)

Related posts