Senin, 9 Desember 19

KIH dan KMP Telah Sepakat Soal Revisi UU MD3

KIH dan KMP Telah Sepakat Soal Revisi UU MD3

Jakarta – Setelah melalui perdebatan yang cukup lama, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih akhirnya menemui kata sepakat prihal revisi Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Kedua kubu ini dipastikan tidak akan diributkan lagi mengenai pasal-pasal yang akan direvisi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa. Menurutnya, ‎kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman tentang UUMD3 yang telah dirumuskan oleh Hatta di kediamanya di Fatmawati Jakarta Selatan.

“Sudah sepakat semua jadi tidak ada perubahan dan tambahan lagi,” ujar Hatta, Sabtu (15/11/2014).

Selama ini KIH dan KMP meributkan revisi UUMD3 di pasal 74 dan pasal 98, Hatta mengatakan kedua pasal tersebut sudah sepakat akan disempurnakan seperti ayat 6,7 serta ayat 8. Namun, sebagian juga akan ada yang dihapus.

‎Pasal 74 mengatur mengenai hak-hak DPR, seperti hak interpelasai, hak angket dan hak mengeluarkan pendapat. Sementara pasal 98 mengatur mengenai tugas-tugas komisi‎. Menurut Hatta pasal 74 kemungkinan akan dihapus karena sudah diatur di pasal 79 dan 227.

“Pasal ini sebenarnya hanya diulang-ulang saja,” katanya. ‎

Selain pasal 74, Hatta juga mengatakan, pasal 98 ayat 7 dan 8 juga kemungkinan akan dihapus atau disempurnakan, karena isinya dianggap sama dengan pasal 79. Menurutnya, ayat 7 dianggap tidak adil sebab parlemen bisa langsung mengunakan hak interpelasi tanpa ada kesepakatan dengan pemerintah.

“Kan selalu ada banyak hal yang menyebabkan pemerintah gagal menjalankan kesepakatan. Lagi pula kalau ayat ini dihapus, tak akan berpengaruh pada hak interpelasi yang sudah ada di Pasal 79,” terangnya.

Sementara itu, Hatta menyampaikan bahwa KMP juga menolak permintaan KIH mengenai penghapusan ayat 6 di pasal 98. Ayat ini menjelaskan mewajibkan pemerintah menjalankan semua kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat dengan parlemen.

“Kalau pasal ini dihapus, pemerintah tak punya kewajiban lagi. Bisa bahaya, jadi tetap ada,” tandanya.

Diketahui revisi UUMD3 adalah solusi jalan tengah bagi dua kubu yang berseteru di DPR, pasca muncul adanya DPR tandingan dari kubu KIH. Namun keduanya sudah sepakat untuk islah meski sempat menemui hambatan. Pihak KIH mewakilkan politisi PDI-P

Pramono Anung, Olly Dodokambey untuk berunding dengan KMP di kediaman Hatta Rajasa, dan telah menandatangani kesepakatan tersebut. (Abn)

 

Related posts