Sabtu, 14 Desember 19

KIH dan KMP Sepakat Akhiri Pimpinan DPR Tandingan

KIH dan KMP Sepakat Akhiri Pimpinan DPR Tandingan

Jakarta – Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung, menegaskan sudah tidak ada lagi perpecahan antara kubu Koalisi Indonesia Hebat dengan kubu Koalisi Merah Putih di DPR. Menurutnya, kedua kubu sudah sepakat untuk menjadi DPR tanpa ada istilah tandingan.

“Tidak ada lagi istilah Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR ini. Kalau di luar silakan, tapi di DPR tidak ada lagi,” ujar Pramono di Gedung DPR, Senin (17/11/2014).

Dengan demikian, kata Pramono langkah selanjutnya bagi DPR yakni, melakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang ditargetkan selesai tanggal 5 Desember 2014.

“Pertama kita akan rapat badan legislasi, lalu dilanjutkan ke prolegnas dan dibahas mengenai UU MD3,” ujarnya.

Menurutnya, dari pertemuan yang dilakukan di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, setidaknya ada lima poin yang sudah disepakati antara dua kubu. Namun, sayangnya Pramono enggan memberitahu semua kepada awak media.

Ia hanya menyampaikan dua poin utama yang telah disepakati, pertama kata Pram, berkaitan dengan alat kelengkapan dewan yang secara proporsional dibagi kepada dua pihak dan KIH secara total akan mendapatkan 21 pimpinan AKD.

Kemudian kedua, mengenai revisi ‎UU MD3 terutama terhadap pasal yang berkaitan dengan AKD, dan selanjutnya perubahan atas Pasal 74 dan Pasal 98 yang berkaitan dengan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

“(Aturan itu) sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 194-227, sehingga tidak redundan, tidak terjadi dua kali,” jelasnya.

Siang ini, kedua kubu akan menandatangani lima poin kesepakatan di Gedung Nusantara V DPR RI. Dalam acara tersebut dihadiri Ketua DPR Setya Novanto, dan juga empat Wakilnya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan, serta  Hatta Rajasa, dan Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. (Abn)

 

Related posts